Konservasi Orangutan Kalteng Diperkuat Lewat Riset Kolaboratif
Intim News
26 Februari 2026 18:25
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Upaya konservasi orangutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus didorong melalui pendekatan ilmiah. Pemerintah daerah mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mendukung riset berbasis lapangan.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng menggelar seminar bertajuk “Mengenal Alam Melalui Penelitian: Pembelajaran dari Orangutan dan Ekosistem Hutan Kalimantan”, Kamis, 26 Februari 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang pertukaran pengetahuan terkait kondisi keanekaragaman hayati.
Dalam forum tersebut, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara UPT KPHL Kapuas-Kahayan dan Fakultas Biologi dan Pertanian Universitas Nasional. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan hutan berbasis penelitian.
Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining, mengatakan orangutan merupakan satwa yang dilindungi secara nasional maupun internasional. Statusnya masuk kategori Appendix I CITES dan berstatus kritis dalam daftar merah IUCN.
Menurut dia, berbagai penelitian menunjukkan populasi orangutan masih berada dalam tekanan. Ancaman utama berasal dari kehilangan habitat akibat pembukaan lahan dan fragmentasi hutan.
“Selain itu, konflik antara manusia dan satwa liar serta perburuan ilegal juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi populasi. Dalam jangka panjang, tekanan ini berpotensi mengganggu keberlangsungan spesies,” ujarnya.
Agustan menjelaskan, proses pemulihan populasi orangutan tidak berlangsung cepat. Hal ini dipengaruhi oleh siklus reproduksi yang relatif lambat, di mana betina hanya melahirkan satu anak dalam rentang tujuh hingga sembilan tahun.
Meski demikian, ia mencatat adanya perkembangan dari berbagai upaya konservasi. Sejumlah lembaga dan yayasan disebut mulai menunjukkan hasil, termasuk keberhasilan kelahiran orangutan di area reintroduksi.
“Kegiatan seminar dan riset kolaboratif penting untuk menyediakan data terkini. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan,” tutur Agustan.
Ia menambahkan, hasil penelitian tidak hanya berkontribusi pada konservasi, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan jasa lingkungan. Dampaknya dapat dirasakan pada aspek ekonomi, sosial, hingga budaya masyarakat.
Dalam kerangka regulasi, pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui Dinas Kehutanan. Pelaksanaannya dilakukan secara teknis oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Pemerintah provinsi, kata dia, terbuka terhadap kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat upaya pelestarian habitat orangutan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Fritno, bersama sejumlah peserta dari berbagai lembaga terkait.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
