Kepala Daerah Diminta Aktif Lobi Pusat untuk Percepat Revitalisasi Sekolah
Intim News
3 Juni 2026 21:11
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menyambut rencana pemerintah pusat merevitalisasi hampir 100 sekolah di wilayah tersebut pada 2026. Program ini dinilai penting untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang masih mengalami kerusakan.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan program revitalisasi tersebut perlu mendapat dukungan karena kebutuhan perbaikan sekolah di daerah masih cukup besar.
“Pada prinsipnya kita mendukung. Mau tidak mau, itu tidak harus 100, tetapi harus lebih dari itu,” ujar Sugiyarto, Rabu 3 Juni 2026.
Menurut dia, kebutuhan revitalisasi tidak hanya mencakup sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota juga masih membutuhkan perhatian.
Sementara itu, pada jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH), tanggung jawab pengelolaannya berada pada pemerintah provinsi. Sugiyarto menyebut masih banyak bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan karena telah berusia puluhan tahun.
“Masih banyak sekolah-sekolah kita yang perlu direvitalisasi. Karena usianya sudah cukup lama, ada yang 30 tahun dan 25 tahun. Kondisinya sangat-sangat miris,” katanya.
Ia berharap program pemerintah pusat tidak berhenti pada satu tahap. Revitalisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki secara bertahap hingga seluruh kebutuhan terpenuhi.
Sugiyarto mengatakan, untuk tahap awal, prioritas revitalisasi sebaiknya diarahkan pada perbaikan fisik dasar. Hal tersebut mencakup pembangunan atau perbaikan gedung serta pengadaan fasilitas dasar seperti meja dan kursi.
Menurut dia, sejumlah sekolah yang sebelumnya menggunakan bangunan berbahan kayu juga membutuhkan peningkatan kualitas konstruksi. Bangunan tersebut dinilai perlu diperbaiki menjadi bangunan yang lebih permanen agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan aman dan nyaman.
Di sisi lain, Sugiyarto meminta para bupati dan wali kota di Kalteng lebih aktif melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebutuhan revitalisasi sekolah di wilayah masing-masing.
Ia menilai kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq ke Kalteng dalam rangka Upacara Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2026 menjadi contoh pentingnya komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Walaupun data sekolah rusak itu semuanya sudah masuk di Dapodik, dengan didorong kunjungan Wakil Menteri ini akan mempercepat karena melihat langsung dan ada manfaatnya,” ujarnya.
Menurut Sugiyarto, keberadaan data dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) memang penting, tetapi tidak cukup jika pemerintah daerah hanya menunggu proses administrasi. Kepala daerah perlu memanfaatkan pertemuan langsung dengan pejabat pusat untuk menyampaikan kebutuhan pendidikan di daerah.
“Dengan kunjungan seperti itu juga menjadi kewajiban bagi pejabat daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, supaya bisa melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat,” katanya.
Sugiyarto menilai pendekatan aktif dapat mempercepat penanganan sekolah rusak sekaligus membuka peluang memperoleh dukungan lebih besar. Ia mengapresiasi langkah Gubernur Kalteng bersama Kepala Dinas Pendidikan yang dinilai berhasil mendorong pemerintah pusat memberikan program revitalisasi hampir 100 sekolah pada 2026, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Ia berharap pola tersebut terus dilakukan dengan pembagian peran dan dukungan anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. “Harapannya kalau tahun depan 100 sekolah, tahun berikutnya 200 dan seterusnya. Sehingga jumlah sekolah yang membutuhkan revitalisasi terus berkurang dan akhirnya selesai pada waktunya,” ujar Sugiyarto.
Berita Rekomendasi
