Kecelakaan Kereta di Bekasi, PUKIS Tuntut Evaluasi dan Pertanggungjawaban Negara

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Insiden kecelakaan kereta api di Bekasi memicu sorotan tajam dari Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS). Lembaga ini mendesak evaluasi total sistem perkeretaapian nasional hingga pencopotan pejabat terkait.

Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin malam (27/4/2026).

Namun di balik duka itu, PUKIS menilai peristiwa ini sebagai “catatan kelam” dunia perkeretaapian nasional. PUKIS mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi secara total dan menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional.

“Perlu evaluasi total dan menyeluruh. Bahkan harus ada perombakan besar, termasuk pencopotan pejabat di Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan KCI,” tegas Gibran dalam keterangannya kepada Intimnews, Kamis 30 April 2026.

Baca Juga:

Hampir 1,3 Kg Sabu Dilenyapkan, Polres Kotim Perangi Narkoba Tanpa Kompromi

PUKIS juga mendorong Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengusut kasus ini secara transparan dan akuntabel. Mereka menilai investigasi harus mengungkap tidak hanya aspek teknis, tetapi juga potensi kelalaian regulator hingga operator. Di sisi lain, PUKIS juga mengapresiasi peran para penanggap pertama (first responder) dan regu penyelamat yang bekerja di lapangan.

Dalam kesempatan ini, PUKIS kembali mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja KNKT dan BASARNAS serta turut mempengaruhi aspek keselamatan transportasi di Indonesia.

Sorotan tajam juga diarahkan pada dugaan efek domino dalam kecelakaan tersebut. PUKIS mengungkap, insiden bermula dari temperan KRL oleh kendaraan di perlintasan, yang kemudian diduga memicu gangguan sistem hingga berujung tabrakan lebih fatal.

Baca Juga:

180 Karung Pupuk Subsidi di Kotim Diselundupkan, Sopir Truk jadi Tersangka

Hal ini dapat disebabkan oleh faktor teknis (seperti masalah persinyalan), faktor non-teknis (misalnya kemungkinan human error), maupun kombinasi keduanya, yang kepastiannya menunggu kesimpulan resmi dari KNKT.

Kecelakaan berawal dari insiden temperan KRL Commuter Line oleh mobil taksi hijau pada perlintasan di dekat Stasiun Bekasi Timur. Kejadian ini diduga mengakibatkan gangguan sistem sehingga terjadi insiden lain yang lebih fatal antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line lainnya yang kebetulan berada pada lintasan tersebut.

PUKIS menilai, dua insiden berbeda pada lintasan yang sama dalam sekuens waktu yang berturut-turut menunjukkan kemungkinan adanya korelasi antara dua kejadian tersebut.

Baca Juga:

Atasi Kesenjangan Skill, Menaker Dorong Penguatan Vokasi Berbasis Industri

“Dua insiden dalam waktu berdekatan menunjukkan kemungkinan adanya korelasi. Ini indikasi lemahnya sistem pengendalian dampak,” ujarnya.

Tak hanya itu, PUKIS menilai penanganan awal di lokasi kejadian juga bermasalah. Area dinilai tidak segera disterilkan, bahkan sempat dipenuhi kerumunan dan aktivitas siaran langsung di media sosial yang berpotensi menghambat evakuasi.

Dalam jangka panjang, PUKIS mendorong pembenahan serius, mulai dari pembangunan jalur dwiganda (double-double track) untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh, hingga modernisasi sistem persinyalan serta penanganan perlintasan sebidang.

Baca Juga:

Iuran JKK-JKM BPU Turun 50 Persen, Manfaat Perlindungan Tetap Maksimal

Di sisi lain, PUKIS juga mengkritik kehadiran Raffi Ahmad di lokasi kejadian. Menurut mereka, kehadiran pihak yang tidak memiliki kewenangan justru mencerminkan lemahnya koordinasi dan berpotensi mengganggu proses evakuasi.

PUKIS menegaskan, tragedi ini harus menjadi momentum pembenahan serius sistem transportasi nasional agar kejadian serupa tidak terulang.

Editor: Andrian