Nur Ghina Muslimah: APBN 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Pemuda dan Ekonomi Kreatif

INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Ketua PB HMI Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nur Ghina Muslimah, memberikan apresiasi sekaligus catatan terhadap penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di DPR RI.

Menurut Ghina, besarnya anggaran negara tidak boleh hanya dilihat sebagai angka dalam dokumen fiskal, tetapi harus diukur dari seberapa besar manfaatnya mampu dirasakan masyarakat.

“APBN bukan sekadar persoalan seberapa besar anggaran yang dimiliki negara, tetapi tentang bagaimana anggaran tersebut benar-benar hadir dan menjawab kebutuhan rakyat. Ukuran keberhasilannya adalah dampak yang dirasakan masyarakat,” ujar Nur Ghina Muslimah, Jumat (14/8/2026).

Ia menilai, arah kebijakan fiskal 2027 dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing masyarakat, khususnya generasi muda.

Baca Juga:

PB HMI Soroti Tantangan Pemerataan Mutu Pendidikan dalam RAPBN 2027

Menurutnya, pemuda merupakan salah satu kekuatan strategis dalam pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan APBN perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi pengembangan kapasitas anak muda melalui pendidikan, kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi, pariwisata, dan penciptaan lapangan kerja.

“Kita memiliki bonus demografi dan generasi muda yang kreatif. Jangan sampai mereka hanya menjadi objek pembangunan. Pemuda harus ditempatkan sebagai subjek dan penggerak ekonomi nasional,” tegasnya.

Ekonomi Kreatif Harus Menjadi Mesin Pertumbuhan Baru

Ghina juga menyoroti pentingnya penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga:

46.160 Lulusan Perguruan Tinggi Lolos MagangHub, Siap Kerja 6 Bulan

Menurut kader HMI dari Kalimantan Tengah itu, ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang dekat dengan generasi muda dan dapat tumbuh dari berbagai daerah, termasuk wilayah yang selama ini belum menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

“Ekonomi kreatif tidak hanya tumbuh di kota-kota besar. Potensi produk lokal, seni budaya, kuliner, fesyen, kriya, subsektor digital, hingga industri kreatif berbasis komunitas ada di hampir seluruh daerah Indonesia. APBN harus mampu menjadi instrumen yang memperkuat ekosistem tersebut,” jelasnya.

Ia berharap kebijakan anggaran 2027 tidak berhenti pada program bantuan atau kegiatan jangka pendek, tetapi diarahkan untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan, mulai dari akses pembiayaan, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, pemasaran, sertifikasi, perlindungan kekayaan intelektual, hingga perluasan akses pasar.

Baca Juga:

Menko Polkam Kumpulkan Kepala Daerah se-Kalteng, Bahas Karhutla hingga Tambang Ilegal

Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi Daerah

Sebagai Ketua PB HMI Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ghina juga menekankan pentingnya sektor pariwisata dalam mendukung pemerataan ekonomi.

Ia menilai pengembangan destinasi wisata harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat lokal.

“Pariwisata harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Ketika wisatawan datang ke sebuah daerah, maka UMKM, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, pekerja lokal, hingga pelaku usaha kecil harus ikut merasakan dampak ekonominya,” katanya.

Baca Juga:

Gubernur BI Mendadak Mundur di Tengah Rupiah Melemah, Ada Apa?

Menurutnya, transfer anggaran ke daerah perlu diarahkan secara lebih strategis untuk memperkuat infrastruktur dasar, konektivitas, kualitas destinasi, kapasitas masyarakat, serta promosi potensi daerah.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pembangunan nasional harus memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh kesempatan ekonomi dan pelayanan publik yang setara.

APBN Harus Berpihak pada Pemerataan

Ghina juga memberikan perhatian terhadap pentingnya pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah.

Menurutnya, Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat luas sehingga kebijakan pembangunan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. APBN harus menjadi instrumen pemerataan agar masyarakat di daerah, wilayah kepulauan, perbatasan, pedesaan, hingga kawasan terpencil mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh,” ujarnya.

Ia menilai empat hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan APBN—optimalisasi pendapatan negara secara adil, peningkatan kualitas belanja, pengelolaan defisit dan utang secara bertanggung jawab, serta optimalisasi transfer ke daerah—harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Jangan Sampai Rakyat Hanya Menjadi Penerima Kebijakan

Lebih jauh, Ghina mengingatkan agar pembangunan nasional tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan.

Ia mendorong agar pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda, organisasi kepemudaan, komunitas, pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat lokal dalam implementasi berbagai program pembangunan.

“Kita ingin APBN yang bukan hanya besar secara nominal, tetapi kuat dalam dampak. Rakyat harus merasakan hadirnya negara melalui pendidikan yang lebih baik, lapangan pekerjaan, akses ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, dan kesempatan untuk berkembang,” tuturnya.

Ghina menambahkan bahwa kebijakan fiskal 2027 harus mampu menjembatani agenda pertumbuhan ekonomi dengan agenda keadilan sosial.

“Pertumbuhan ekonomi harus punya wajah manusia. Ketika ekonomi tumbuh, maka kesejahteraan masyarakat harus ikut tumbuh. Ketika anggaran negara meningkat, maka kesempatan masyarakat untuk hidup lebih baik juga harus semakin besar,” pungkas Nur Ghina Muslimah.

Editor: Andrian