PB HMI Soroti Tantangan Pemerataan Mutu Pendidikan dalam RAPBN 2027

INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Ketua PB HMI Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nur Ghina Muslimah, menantikan arah kebijakan dan prioritas anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Nur Ghina, Nota Keuangan yang disampaikan pemerintah menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan berbagai program dan kebutuhan anggaran pemerintah untuk tahun 2027.

“RAPBN 2027 harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional secara konkret. Kita tidak hanya berbicara mengenai besaran anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nur Ghina Muslimah, Jumat (14/8/2026).

Dalam konteks pendidikan, Nur Ghina menilai pemerintah perlu memastikan arah kebijakan RAPBN 2027 mampu mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Hal tersebut menjadi penting di tengah berbagai program sekolah yang dikembangkan pemerintah, mulai dari Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, Sekolah Unggulan Garuda, hingga sekolah reguler.

Baca Juga:

Nur Ghina Muslimah: APBN 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Pemuda dan Ekonomi Kreatif

“Ketika pemerintah menghadirkan berbagai model dan program pendidikan, pekerjaan besarnya adalah memastikan seluruh program tersebut memiliki kualitas yang baik dan standar yang jelas. Jangan sampai perbedaan model sekolah justru menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, sistem pengawasan, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh.

“Guru adalah salah satu faktor utama dalam menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, kualitas dan kompetensi guru harus menjadi perhatian serius. Pemerintah juga perlu memastikan siapa yang mengontrol standar dan kualitas dari setiap program pendidikan yang dijalankan,” tegas Nur Ghina.

Baca Juga:

46.160 Lulusan Perguruan Tinggi Lolos MagangHub, Siap Kerja 6 Bulan

Wajib Belajar 13 Tahun Harus Diikuti Kualitas dan Integrasi Program

Nur Ghina juga menyoroti target wajib belajar 13 tahun yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, target tersebut merupakan langkah strategis, namun harus dibarengi dengan kesiapan sistem pendidikan agar implementasinya tidak hanya menjadi target administratif.

“Kalau pemerintah menargetkan wajib belajar 13 tahun, maka yang harus dipastikan adalah bagaimana sistemnya berjalan, bagaimana standarnya dipenuhi, bagaimana tenaga pendidiknya disiapkan, dan bagaimana kebutuhan peserta didik dipenuhi secara merata,” katanya.

Menurutnya, integrasi berbagai program pendidikan menjadi tantangan penting yang harus mendapatkan perhatian pemerintah.

Baca Juga:

UPR Sambut 3.542 Mahasiswa Baru, 500 Datang dari Luar Kalteng

“Problem kita bukan hanya bagaimana menambah akses pendidikan, tetapi bagaimana mengintegrasikan seluruh program tersebut agar memiliki standar kualitas yang sama dan saling memperkuat,” lanjutnya.

Pendidikan sebagai Fondasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Sebagai Ketua PB HMI Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nur Ghina menilai kualitas pendidikan memiliki hubungan erat dengan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Menurutnya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kreativitas, keterampilan, kemampuan beradaptasi, serta penguasaan teknologi.

Baca Juga:

Menko Polkam Kumpulkan Kepala Daerah se-Kalteng, Bahas Karhutla hingga Tambang Ilegal

“Pariwisata dan ekonomi kreatif tidak bisa tumbuh tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, investasi negara pada pendidikan hari ini sebenarnya adalah investasi untuk menciptakan generasi yang mampu menggerakkan ekonomi Indonesia di masa depan,” ungkapnya.

Ia berharap kebijakan pendidikan dalam RAPBN 2027 juga mampu membuka ruang lebih besar bagi pengembangan kreativitas, keterampilan, kewirausahaan, teknologi, dan inovasi generasi muda.

“Anak muda harus dipersiapkan bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk menciptakan pekerjaan. Ini sangat relevan dengan sektor ekonomi kreatif yang

membutuhkan kreativitas dan inovasi sebagai kekuatan utama,” ujarnya.

Nur Ghina menambahkan bahwa pengembangan sumber daya manusia juga harus memperhatikan potensi daerah masing-masing, termasuk potensi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif lokal.

“Pendidikan harus mampu menghubungkan potensi daerah dengan kompetensi generasi mudanya. Anak-anak di daerah harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi baru,” jelasnya.

RAPBN 2027 Harus Berorientasi pada Pemerataan

Nur Ghina menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat yang berada di daerah tertinggal, kepulauan, perbatasan, pedesaan, dan kawasan terpencil.

“Jangan sampai kualitas pendidikan ditentukan oleh tempat seseorang dilahirkan. Anak-anak Indonesia, di mana pun mereka berada, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” tegasnya.

Ia berharap pembahasan RAPBN 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

“RAPBN 2027 harus menjadi instrumen pembangunan manusia. Ketika pendidikan diperkuat, maka kita sedang menyiapkan generasi yang akan menjadi penggerak ekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pembangunan Indonesia di masa depan,” pungkas Nur Ghina Muslimah.

Editor: Andrian