Kalteng Bebaskan Pajak Tanah untuk Program 3 Juta Rumah

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menunjukkan keseriusan penuh dalam mendukung dan menyukseskan Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemprov Kalteng saat ini tengah mematangkan perencanaan dan mempermudah regulasi pajak untuk memastikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat mengakses hunian layak dan terjangkau.

Asisten Sekretariat Daerah Kalteng bidang Perekonomian dan Pembangunan, Herson B. Aden, menjelaskan bahwa pemerintah daerah di Kalteng, melalui perangkat teknis terkait, sedang bergerak cepat melakukan verifikasi lokasi pembangunan.

Langkah ini merupakan tahap awal yang krusial untuk mengidentifikasi lahan-lahan potensial yang bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan hunian baru.

Selain verifikasi lokasi, tim teknis juga secara intensif mengkaji potensi pemanfaatan aset tanah milik daerah yang saat ini tidak terpakai.

Baca Juga:

Liga Sentra Indonesia Kalteng 2026 Dimulai, Fokus Pembinaan Atlet Usia Dini

Pemanfaatan aset daerah ini dipertimbangkan untuk dijadikan lahan pembangunan rumah, yang dialokasikan baik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami terus melakukan penelusuran dan verifikasi lokasi secara detail untuk memastikan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah berjalan sesuai ketentuan,” ungkap Herson dalam rapat koordinasi yang membahas program tersebut di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, beberapa waktu lalu.

Herson menambahkan bahwa sinergi dukungan dari pemerintah daerah telah mencapai tahap pemberian insentif fiskal kepada calon penerima manfaat.

Baca Juga:

Ancaman Penjara Hingga 10 Tahun, Disdagperin Kalteng Larang Penimbunan Gas

Ia menyebutkan bahwa Surat Keputusan (SK) pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah diterbitkan oleh seluruh kabupaten/kota di Kalteng.

Fasilitas pembebasan pajak ini secara khusus ditujukan kepada MBR yang kelak akan menjadi penerima manfaat dari program perumahan nasional tersebut.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat program ini dapat segera terealisasi sehingga masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, dapat segera merasakan manfaatnya,” jelas Herson, menyatakan optimisme pelaksanaan program.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Pastikan Stok Gas Aman, Warga Diminta Tak Panik

Program ini, menurutnya, sejalan dengan Program Prioritas Gubernur Kalteng dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

“Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis program 3 juta rumah akan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan hunian layak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” tandasnya.

Penulis : Suhairi

Baca Juga:

ESDM Kalteng Percepat Digitalisasi Arsip Lewat Aplikasi Srikandi

Editor : Maulana Kawit