Hadapi Serangan Hoaks dan Buzzer, Pemprov Kalteng Pilih Fokus Edukasi Masyarakat

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Maraknya informasi hoaks dan aktivitas akun buzzer di media sosial yang menyerang pemerintah menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyebut fenomena tersebut kini hampir terjadi di banyak daerah, termasuk di ruang digital yang membahas kebijakan pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan pemerintah tidak bisa menghindari munculnya hoaks maupun serangan buzzer di media sosial.

“Ya, kondisi seperti ini memang hoaks ada di mana-mana, dan kemudian ada buzzer-buzzer juga yang mungkin menyerang pemerintah,” kata Rangga saat diwawancarai di Istana Isen Mulang, Minggu, 29 Maret 2026.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak akan terpancing dengan narasi negatif yang beredar. Pemerintah lebih memilih memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat.

Baca Juga:

Agustiar Sabran Pastikan Jabatan Kepala OPD Kalteng Segera Definitif

“Tugas kita ya hanya meluruskan. Kita sampaikan program kita yang ada, dan ketika ada pertanyaan dari masyarakat, kita jawab,” ujarnya.

Rangga menjelaskan Diskominfosantik memiliki peran untuk menyampaikan informasi yang benar terkait program-program pemerintah kepada publik.

Jika muncul pertanyaan atau keraguan dari masyarakat, pihaknya akan memberikan penjelasan secara terbuka. “Kemudian ketika ada pertanyaan yang lebih detail, ya kita jelaskan secara detail juga,” jelasnya.

Baca Juga:

Gubernur Agustiar Sabran Beberkan Kriteria Sekda Kalteng, Tekankan Karakter dan Attitude

Selain meluruskan informasi yang keliru, pemerintah juga memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai program pembangunan yang sedang berjalan.

“Tugas pemerintah ini kan memberikan edukasi dan pemahaman bahwa program yang dijalankan itu perlu waktu dan proses,” ungkap Rangga.

Ia menilai tidak semua program pemerintah dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat dalam waktu singkat. Menurutnya, setiap kebijakan dan program pembangunan harus dijalankan secara profesional serta mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Siapkan Internet Starlink untuk Daerah Pedalaman

“Program itu dijalankan dengan profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Rangga juga menilai perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sebuah sistem demokrasi. “Kalau perbedaan sudut pandang itu hal biasa,” tambahnya.

Namun ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai regulasi dan memastikan program pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

Linae Victoria Aden Mencuat sebagai Kandidat Sekda Kalteng, Gubernur: Tunggu 1 April

“Pada prinsipnya pemerintah harus bekerja sesuai aturan yang ada dan memastikan semua program bisa sampai kepada masyarakat Kalimantan Tengah dengan baik,” pungkasnya.

Editor: Andrian