Fairid Naparin Minta Maaf soal Edaran Pembatasan BBM: Ada Kesalahan Internal
Ahmad Suhairi
8 Mei 2026 22:34
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wali Kota Fairid Naparin meminta maaf terkait polemik surat edaran pembatasan penjualan BBM subsidi dan non-subsidi yang dinilai juga menjadi pemicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Palangka Raya dalam beberapa waktu terakhir.
Permintaan maaf itu disampaikan Fairid saat rapat koordinasi stabilitas penyaluran BBM dan pengawasan SPBU, Jumat 8 Mei 2026.
Ia mengakui adanya kesalahan teknis dalam penerbitan surat edaran bernomor 500.2.1/198/DPKUKMP-Bid.1/V/2026 tersebut.
“Oke, ke masalah surat. nah ini banyak dipertanyakan, biar tidak dibilang ngeles, tidak dibilang mencari kambing hitam, lempar batu sembunyi tangan,” ujar Fairid.
Ia menegaskan bahwa dirinya sebagai pucuk pimpinan Pemerintah Kota Palangka Raya bertanggung jawab penuh atas kegaduhan yang terjadi akibat beredarnya surat tersebut. Fairid juga menyebut surat itu kini sudah tidak diberlakukan lagi.
“Kami minta maaf apabila ada hal-hal yang kira-kira memang tidak sesuai. Ada kesalahan non-teknis, pejabatnya ataupun pejabat yang berwenang juga sudah menyatakan itu,” katanya.
Menurut Fairid, dirinya tidak ingin menyalahkan bawahan ataupun mencari pihak yang harus dijadikan kambing hitam dalam persoalan tersebut. Ia memilih mengambil tanggung jawab sebagai kepala daerah.
“Ini karena saya sebagai pucuk pimpinan, maka saya minta maaf karena apabila ada kesalahan itu. Dan itu memang kami akui ada kesalahan teknis di internal,” ucapnya.
Fairid juga memastikan surat edaran tersebut tidak lagi berlaku dan meminta masyarakat tidak lagi bingung ataupun khawatir terkait aturan pembatasan pembelian BBM di SPBU.
“Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa itu tidak diberlakukan, saya mohon maaf,” tegasnya lagi.
Ia mengatakan persoalan tersebut nantinya akan diselesaikan secara internal, termasuk kemungkinan melalui Inspektorat. Namun, menurutnya fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan distribusi BBM kembali normal dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar.
“Dan kami tentu akan evaluasi sepenuhnya dan mencarikan solusi supaya permasalahan yang ada di Kota Palangka Raya seputar BBM ini bisa segera selesai. Paling penting adalah mencarikan solusi masyarakat tidak lagi susah mendapatkan BBM,” ujarnya.
Sebelumnya, Fairid juga mengakui dirinya tidak mengetahui terbitnya surat edaran tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen yang kemudian ramai diperbincangkan masyarakat.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
