DPRD Kalteng Tekankan Sinergi OPD untuk Menjaga Keuangan Daerah Tetap Sehat

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mendorong Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Menurut dia, kebijakan tersebut penting agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tantangan fiskal.

Purdiono mengatakan Sekda memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan organisasi perangkat daerah (OPD). Koordinasi yang efektif diperlukan agar kebijakan keuangan dapat diterapkan secara seragam dan program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Peran Sekda sangat penting dalam mengoordinasikan seluruh OPD. Karena itu, diperlukan langkah strategis agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan dengan baik,” ujar Purdiono, Kamis (23/7/2026).

Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah provinsi. Setiap kebijakan belanja harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

Pemadaman Listrik Masih Terjadi, DPRD Kalteng Desak PLN Terbuka

Purdiono juga meminta pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi penerimaan yang tersedia perlu digali secara maksimal, tetapi tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi pendapatan, kata dia, menjadi penting ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Tambahan penerimaan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Di sisi belanja, Purdiono meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap program yang belum menjadi prioritas. Program dengan manfaat terbatas dapat dikaji kembali sehingga anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak.

Baca Juga:

Hilirisasi Tak Kunjung Masuk Kalteng, Ketua DPRD Buka Suara

“Evaluasi terhadap program-program yang belum menjadi prioritas juga perlu dilakukan agar anggaran dapat difokuskan pada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Purdiono, efisiensi anggaran tidak semestinya dimaknai sekadar mengurangi belanja. Efisiensi harus diarahkan pada penggunaan anggaran secara tepat, terukur, dan menghasilkan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam menjalankan program pemerintah. Koordinasi yang lemah berpotensi menimbulkan tumpang tindih kegiatan dan membuat penggunaan anggaran menjadi kurang optimal.

Baca Juga:

Hadiri Rakor Antikorupsi, Sekretariat DPRD Kalteng Perkuat Pengawasan Internal

Karena itu, Sekda diharapkan mampu memastikan setiap OPD memiliki perencanaan yang selaras dengan kebijakan pembangunan pemerintah provinsi. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengetahui capaian program sekaligus mengidentifikasi kegiatan yang membutuhkan penyesuaian.

Purdiono menilai pelayanan publik harus tetap menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterbatasan anggaran jangan sampai menyebabkan kebutuhan dasar masyarakat terabaikan.

Selain pelayanan publik, keberlanjutan program pembangunan juga perlu dijaga. Pemerintah harus menentukan program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga:

Beasiswa Kalteng Berkah Terancam Terkendala Anggaran, DPRD Ingatkan Pemprov

“Yang terpenting, setiap anggaran yang digunakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Purdiono berharap langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjaga kondisi keuangan daerah tetap sehat. Dengan pengelolaan pendapatan dan belanja yang cermat serta koordinasi antar-OPD yang kuat, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Editor : Maulana Kawit