DPRD Kalteng: Perbaikan Jembatan hingga Pelatihan Posyandu jadi Usulan Prioritas Kotim
Ahmad Suhairi
24 Januari 2026 15:19
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan sejumlah usulan program prioritas kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Usulan tersebut mencakup perbaikan infrastruktur desa hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan kelembagaan desa.
Aspirasi itu disampaikan oleh Juru Bicara Daerah Pemilihan II Kotawaringin Timur-Seruyan, Pipit Setyorini, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng yang digelar beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, Pipit memaparkan berbagai kebutuhan mendesak yang dihadapi desa-desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya pada sektor fisik dan pelayanan dasar.
Salah satu usulan utama adalah perbaikan jembatan penghubung antar desa. Infrastruktur ini dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan.
“Selain infrastruktur fisik, DPMD Kotim juga mengusulkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset desa agar tata kelola pemerintahan desa lebih tertib dan transparan,” ungkap Pipit.
Usulan lainnya menyasar kebutuhan akses jaringan internet. Pipit menyebut masih ada sejumlah desa di Kotim yang mengalami blank spot, sehingga menghambat pelayanan administrasi dan akses informasi masyarakat.
DPMD Kotim juga meminta dukungan anggaran untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi desa. Tak hanya itu, peningkatan anggaran pelatihan kader Posyandu turut diusulkan guna memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat desa.
Dalam bidang pengawasan, DPMD Kotim mengusulkan tambahan anggaran untuk kegiatan monitoring ke desa-desa, termasuk fasilitasi penyelesaian persoalan tapal batas desa yang berada di kawasan hutan produksi.
Pipit menjelaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan merupakan hasil penjaringan langsung dari masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kalteng di daerah pemilihan masing-masing.
“Sebagai hasil dari pertemuan, dialog, wawancara, dan komunikasi secara aktif dengan konstituen serta masyarakat secara luas,” ujar Pipit dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, masyarakat menyampaikan aspirasi secara terbuka terkait pembangunan yang dinilai benar-benar dibutuhkan dan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.
“Masyarakat dengan lugas, jujur, dan terbuka menyampaikan berbagai harapan untuk peningkatan pembangunan di daerahnya, khususnya yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Aspirasi tersebut dihimpun saat pelaksanaan reses Anggota DPRD Provinsi Kalteng Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang berlangsung pada 2 hingga 9 November 2025 di masing-masing daerah pemilihan.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
