INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menyoroti kesiapan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau 2026.
Hal itu diketahui setelah Komisi III DPRD Kalteng melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, Kamis 4 Juni 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi musim kemarau, termasuk potensi dampak fenomena El Nino yang dapat meningkatkan risiko karhutla.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan pihaknya mendapat sejumlah informasi terkait langkah pencegahan yang telah dilakukan BPBD dan Pemerintah Kabupaten Kotim.
Selain kesiapan penanganan bencana, DPRD juga menerima sejumlah aspirasi terkait kebutuhan daerah yang masih memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi.
“Secara umum kami mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan kesiapan yang telah disampaikan oleh Kalaksa BPBD. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dorongan dari pemerintah provinsi,” kata Sugiyarto.
Menurut Sugiyarto, dukungan tersebut terutama berkaitan dengan bantuan maupun program penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Kotim menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla di Kalteng. Luas wilayah serta keberadaan lahan gambut membuat daerah tersebut memiliki tingkat kerawanan yang perlu diantisipasi.
Karena itu, Sugiyarto menilai kesiapan Kotim menjadi salah satu bagian penting dalam strategi penanggulangan karhutla di tingkat provinsi.
“Kami melihat kesiapsiagaan itu sudah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menjalankan berbagai langkah antisipasi dan daerah ini memang menjadi salah satu tolok ukur penanganan bencana di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah BPBD Kotim bersama pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan. Koordinasi lintas instansi dan edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting untuk menekan potensi terjadinya karhutla.
Meski demikian, DPRD Kalteng menilai upaya pencegahan tetap membutuhkan dukungan berkelanjutan. Kebutuhan yang disampaikan BPBD Kotim akan menjadi bahan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi.
Sugiyarto mengatakan informasi yang diperoleh dari kunjungan tersebut akan dibawa dalam pembahasan DPRD dengan dinas terkait. Hal itu dilakukan untuk mencari bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah.
“Kami berharap informasi yang diperoleh dari kunjungan ini dapat menjadi bahan pembahasan dengan dinas terkait di provinsi, sehingga kebutuhan yang ada bisa mendapat dukungan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurut dia, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, BPBD, instansi terkait, dan masyarakat. Kesiapan sejak awal dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas ketika kondisi kemarau semakin kering.
Dalam kunjungan tersebut, Sugiyarto didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng Tomy Irawan Diran, Sekretaris Komisi III Bryan Iskandar, serta anggota Komisi III Ferry Khaidir, Amonius Tuyum, dan Habib Sayid A. Rasyid.**
Editor : Maulana Kawit