INTIMENEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungannya terhadap kunjungan Tim Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) ke Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menilai kehadiran tim tersebut memiliki arti penting dalam mengawal pelaksanaan program pencegahan korupsi sekaligus mengevaluasi efektivitas pengelolaan pemerintahan di daerah.
Menurut Ansyari, kunjungan Stranas PK menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung berbagai capaian yang telah diraih pemerintah daerah, termasuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Program ini sangat penting sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan. Bagaimanapun anggaran yang ada harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” kata Ansyari, Jumat (12/6/2026).
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Menurut dia, peran Stranas PK bukan hanya sebatas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga memberikan pendampingan agar tata kelola pemerintahan semakin baik.
“Kehadiran tim Stranas PK tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ansyari mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Ia menilai, strategi pencegahan korupsi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Stranas PK diharapkan mampu memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
Menurut Ansyari, koordinasi antarlembaga juga perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan korupsi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ia menambahkan, transparansi dalam pengelolaan anggaran merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Pemerintah daerah harus semakin transparan, efektif, dan efisien dalam penganggaran. Selain itu, program pemerintah pusat dan daerah juga perlu selaras agar tujuan pembangunan dapat dicapai bersama,” tuturnya.
Ia berharap kunjungan Tim Stranas PK mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan pengawasan yang semakin kuat dan koordinasi yang terjalin baik antara pemerintah pusat dan daerah, Ansyari optimistis tata kelola pemerintahan di Kalimantan Tengah akan semakin profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.**
Editor : Maulana Kawit