DPRD Kalteng Minta Pengembangan Industri Hilir Dipercepat

PALANGKA RAYA, INTIMNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah mendorong pemerintah daerah mempercepat transformasi ekonomi melalui pengembangan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mengatakan struktur pendapatan daerah hingga kini masih didominasi Dana Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah belum sepenuhnya ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut dia, peningkatan PAD menjadi tantangan yang harus segera dijawab melalui pengelolaan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah di dalam daerah.

“Ketergantungan kita terhadap dana transfer ke daerah masih sangat besar,” ujar Purdiono, Rabu 3 Juni 2026.

Baca Juga:

Pemadaman Listrik Masih Terjadi, DPRD Kalteng Desak PLN Terbuka

Ia menilai, salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah membangun industri hilir sehingga komoditas unggulan Kalimantan Tengah tidak lagi dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan.

Sebagai gambaran, Purdiono mencontohkan kondisi fiskal Kota Bekasi. Meski memiliki luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan Kota Palangka Raya, Bekasi mampu mencatatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp6 triliun, dengan sekitar separuh pendapatannya berasal dari PAD yang ditopang sektor industri, termasuk penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Itu yang kita harapkan. Di Kalimantan Tengah ini belum maksimal. Kita berharap ada regulasi yang mendukung sehingga ketika hilirisasi sumber daya alam berjalan, akan tumbuh pusat-pusat industri,” katanya.

Baca Juga:

Hilirisasi Tak Kunjung Masuk Kalteng, Ketua DPRD Buka Suara

Purdiono menilai, keberadaan industri pengolahan akan memberikan dampak berantai terhadap perekonomian daerah. Selain meningkatkan penerimaan daerah, aktivitas industri juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, transportasi, hingga perhotelan.

Menurut dia, semakin banyak aktivitas ekonomi yang tercipta dari industri hilir, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah.

Ia menegaskan, komoditas unggulan Kalimantan Tengah, seperti batu bara, kelapa sawit, maupun mineral zirkon, seharusnya tidak lagi hanya dipasarkan sebagai bahan baku. Daerah perlu memiliki fasilitas pengolahan agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Kalimantan Tengah.

Baca Juga:

Hadiri Rakor Antikorupsi, Sekretariat DPRD Kalteng Perkuat Pengawasan Internal

“Hilirisasi sumber daya alam jangan hanya membawa bahan mentah keluar daerah. Batu bara memiliki berbagai produk turunan, begitu juga kelapa sawit yang dapat diolah menjadi CPO, kernel, dan produk lainnya. Kalau pabrik pengolahannya dibangun di sini, maka nilai tambahnya akan menjadi sumber PAD,” ujarnya.

Purdiono menjelaskan, potensi batu bara terbesar di Kalimantan Tengah berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang meliputi Kabupaten Barito Utara, Murung Raya, Barito Selatan, dan Barito Timur. Sementara itu, aktivitas hilirisasi kelapa sawit saat ini lebih banyak berkembang di wilayah barat provinsi tersebut.

Meski demikian, ia mengakui ruang gerak pemerintah daerah dalam memperluas sumber pendapatan masih terbatas karena sebagian besar kewenangan pengaturan fiskal berada di pemerintah pusat. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan regulasi yang mampu memperkuat kebijakan hilirisasi dan memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alamnya.

Baca Juga:

Beasiswa Kalteng Berkah Terancam Terkendala Anggaran, DPRD Ingatkan Pemprov

Menurut Purdiono, saat ini sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi masih didominasi pajak dan retribusi daerah, seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, serta Pajak Alat Berat.

Ia berharap pengembangan industri hilir dapat menjadi salah satu jalan untuk memperluas basis pendapatan daerah. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di sektor pengolahan, Kalimantan Tengah dinilai memiliki peluang memperkuat PAD sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. **

Editor  : Maulana Kawit