DPRD Kalteng Minta Koperasi Desa Merah Putih Dijalankan Bertahap
Intim News
1 Juli 2026 11:19
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah menerapkan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara bertahap. Setiap tahap, menurut DPRD, perlu disertai evaluasi untuk memastikan program tersebut benar-benar mampu memperkuat ekonomi desa tanpa menggeser kebutuhan pembangunan dasar.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, mengatakan pelaksanaan KDMP perlu mempertimbangkan kondisi setiap desa. Potensi ekonomi, kesiapan kelembagaan, serta sumber daya manusia dinilai tidak sama sehingga kebijakan yang seragam berisiko tidak menghasilkan manfaat yang optimal.
Sudarsono mengatakan DPRD Kalteng memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program tersebut. Mekanisme KDMP, kata dia, melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah desa sehingga kewenangan legislatif di tingkat provinsi tidak berada pada posisi untuk mengawasi pelaksanaannya secara langsung.
“Kita mungkin tidak punya peran secara langsung karena program ini lahir dari pemerintah dan melibatkan pemerintah desa. Saya sendiri masih melihat ruang DPRD di mana. Sejauh ini kami lebih banyak memberikan saran dan masukan,” kata Sudarsono, Rabu (1/7/2026).
Menurut dia, keterbatasan tersebut bukan berarti DPRD tidak memiliki perhatian terhadap pelaksanaan KDMP. Dewan tetap dapat memberikan rekomendasi agar pemerintah memperhatikan aspek perencanaan, penggunaan anggaran, kesiapan pengelola, serta potensi persoalan yang mungkin muncul di lapangan.
Sudarsono juga menyinggung adanya informasi mengenai sejumlah kendala dalam pelaksanaan program. Di antaranya berkaitan dengan pekerjaan proyek dan biaya sewa peralatan yang disebut belum seluruhnya diselesaikan pembayarannya.
Ia meminta persoalan tersebut segera mendapat perhatian. Penyelesaian kewajiban kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dinilai penting agar tidak menghambat kegiatan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program koperasi.
Baca Juga:
Sudarsono menilai pembentukan KDMP tidak perlu dipaksakan berlangsung serentak di seluruh desa. Pemerintah, kata dia, sebaiknya memulai program dari wilayah yang memiliki potensi ekonomi dan kesiapan pengelolaan yang lebih baik.
“Kalau saran saya, laksanakan Koperasi Merah Putih di desa yang memang punya potensi untuk berkembang. Bisa dimulai dari desa yang lebih siap, jangan disamaratakan dengan wilayah yang belum memiliki potensi dan sumber daya yang memadai,” ujarnya.
Menurut Sudarsono, pendekatan bertahap akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menguji model pengelolaan koperasi sebelum program diperluas. Hasil evaluasi dari desa perintis dapat digunakan untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan, pembiayaan, serta pola pendampingan.
Ia menilai evaluasi menjadi bagian penting karena keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh pembentukannya. Koperasi membutuhkan pengelola yang kompeten, kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi lokal, serta dukungan pasar agar dapat bertahan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Sudarsono mengingatkan pemerintah agar pembiayaan KDMP tidak mengurangi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar desa. Jalan, jembatan, fasilitas pelayanan publik, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya tetap harus menjadi perhatian.
Menurut dia, pengembangan ekonomi melalui koperasi dan pembangunan fisik desa seharusnya berjalan beriringan. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan agar program pemberdayaan ekonomi tidak justru mengurangi kemampuan desa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Saran saya bertahap. Jangan sampai anggaran terlalu banyak terserap untuk koperasi, sementara pembangunan fisik desa yang menjadi kebutuhan masyarakat justru tertinggal,” kata Sudarsono.
Ia berharap pemerintah melakukan pemetaan terhadap potensi dan kesiapan masing-masing desa sebelum memperluas pelaksanaan KDMP. Dengan perencanaan yang matang, evaluasi berkala, dan dukungan anggaran yang proporsional, program tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi penggerak ekonomi desa tanpa mengorbankan prioritas pembangunan lainnya.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
