DPRD Kalteng Minta BPJN Segera Tangani Kerusakan Jalan Trans Kalimantan
Intim News
2 Juni 2026 20:20
.
3 menit membaca
PALANGKA RAYA, INTIMNEWS.COM – Aksi swadaya masyarakat menimbun kerusakan jalan nasional di jalur Trans Kalimantan mendapat perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Inisiatif warga yang dilakukan secara gotong royong itu dinilai menjadi cerminan kekecewaan terhadap lambannya penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mengaku prihatin melihat masyarakat harus turun tangan memperbaiki jalan yang rusak demi menjaga kelancaran aktivitas transportasi.
Menurut dia, kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila penanganan ruas jalan nasional dilakukan secara optimal. Jalan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi barang semestinya memperoleh perhatian serius dari pemerintah.
Aksi gotong royong itu dilakukan setelah masyarakat dan para sopir angkutan merasa kerusakan jalan tak kunjung diperbaiki. Kegiatan tersebut bahkan menjadi sorotan publik setelah videonya beredar luas di media sosial.
Dalam aksi tersebut, warga bersama para pengemudi angkutan mengumpulkan dana secara sukarela untuk membeli material penimbun dan memperbaiki lubang besar di Kilometer 20 Jalan Nasional Trans Kalimantan.
Lokasi kerusakan berada di kawasan Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, pada ruas yang menghubungkan Muara Teweh dengan Banjarmasin. Jalan tersebut merupakan salah satu jalur strategis yang setiap hari dilintasi kendaraan logistik maupun masyarakat.
Purdiono menilai, munculnya gerakan bertajuk “Rakyat Bantu Rakyat” menjadi gambaran bahwa persoalan infrastruktur di sejumlah ruas jalan nasional masih belum terselesaikan secara maksimal.
“Tentu itu keprihatinan kita semua. Saat ini tidak hanya di Muara Teweh sebenarnya, jalan-jalan nasional ini banyak yang masih belum maksimal untuk dilewati,” ujar Purdiono, Selasa 2 Juni 2026.
Ia mengatakan, kerusakan jalan nasional tidak hanya ditemukan di satu wilayah, tetapi juga masih terjadi di sejumlah daerah lain di Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah penanganan yang lebih cepat agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun distribusi barang.
Karena itu, Purdiono berharap pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah segera mengambil langkah perbaikan terhadap ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan.
“Tentu saja kita berharap perhatian pemerintah pusat melalui balai jalan (BPJN) yang sekarang ada di sini memperhatikan itu,” katanya.
Menurut dia, keberadaan BPJN sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah memiliki peran penting dalam memastikan kondisi jalan nasional tetap layak dilalui dan aman bagi pengguna jalan.
Selain mendorong percepatan perbaikan, DPRD Kalimantan Tengah juga menyatakan siap mengawal persoalan tersebut agar memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Purdiono menegaskan, lembaganya akan menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur kelembagaan sehingga kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan nasional dapat menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan.
“Kita prihatin, kemudian kita siap menyuarakan ke pemerintah pusat melalui DPRD agar ada perhatian pemerintah terhadap jalan-jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Purdiono. Ia berharap langkah tersebut dapat mempercepat perbaikan jalan sehingga masyarakat tidak lagi harus bergotong royong menutup kerusakan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara. **
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
