DPRD Kalteng Gelar Paripurna, Pemprov Sampaikan Rancangan Perubahan APBD 2025
Redha
19 Agustus 2025 17:13
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat paripurna ke-19 masa sidang III tahun sidang 2025, Selasa 19 Agustus 2025. Agenda berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Jalan S. Parman No 2, Kota Palangka Raya.
Rapat ini membahas pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah provinsi Kalteng tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Selain itu, dilakukan juga penyerahan nota keuangan serta laporan Banggar DPRD terkait penandatanganan kesepakatan bersama.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, diwakilkan oleh Plt. Sekda Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung, yang membacakan pidato pengantar. Dalam sambutannya, Leonard menyampaikan bahwa perubahan APBD disusun dengan berbagai pertimbangan yang mengacu pada kondisi aktual dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah.
“Penyesuaian pada beberapa program kegiatan prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, pada hari ini saya selaku gubernur secara resmi menyampaikan rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat dicermati, diteliti, dan dibahas bersama,” ucap Leo saat membacakan pidato gubernur.
Baca Juga:
Ia menekankan bahwa penyusunan perubahan APBD memperhatikan enam aspek penting. Pertama, capaian target kinerja program dan kegiatan yang telah berjalan. Kedua, perkiraan keadaan yang akan dihadapi dalam sisa waktu tahun anggaran 2025. Ketiga, upaya mengantisipasi dampak inflasi yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Aspek keempat yakni memperhatikan perubahan kondisi ekonomi global, nasional, dan regional, serta isu strategis daerah. Kelima, penyesuaian kebijakan nasional yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan. Dan keenam, realisasi pelaksanaan APBD, terutama pada target pendapatan daerah yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran program prioritas.
“Penyusunan rancangan perubahan APBD tersebut juga telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan yang tertuang pada kebijakan umum anggaran perubahan, serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2025,” lanjutnya.
Leonard juga menambahkan bahwa proyeksi struktur dan volume anggaran perubahan telah dibahas bersama DPRD. Secara ringkas, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD tahun 2025 diproyeksikan naik sebesar 8,5 persen. Angka ini diharapkan mampu memperkuat pembiayaan program pembangunan di berbagai sektor.
Sementara itu, pimpinan sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalteng, Muhammad Ansari, secara resmi menerima nota keuangan dan rancangan peraturan daerah perubahan APBD yang disampaikan oleh pemerintah provinsi.
“Kami secara resmi menerima dan akan dibahas pada kegiatan dewan yang telah ditetapkan, berdasarkan demikian sidang ke-19 masa sidang III tahun sidang 2025,” ucap Ansari saat memimpin jalannya sidang.
Selain pimpinan dan anggota DPRD, rapat paripurna ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Wakapolda Kalteng, Kajati, Kabinda, perwakilan BNN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tenaga ahli DPRD juga ikut mendampingi jalannya sidang.
Kehadiran unsur Forkopimda dan pejabat strategis tersebut menunjukkan bahwa pembahasan perubahan APBD 2025 menjadi agenda penting dalam memastikan arah pembangunan Kalimantan Tengah dapat berjalan sesuai visi-misi gubernur, dengan memperhatikan tantangan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan agenda resmi penerimaan nota yang menandai langkah untuk pembahasan bersama anggota DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalteng dalam membahas lebih detail perubahan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat-rapat berikutnya.
Penulis : Redha
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
