DPRD Kalteng Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Bangun Pelabuhan Batanjung
Intim News
2 Juni 2026 20:31
.
3 menit membaca
PALANGKA RAYA, INTIMNEWS.COM – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Tengah. Pengembangan pelabuhan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur logistik sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor sumber daya alam.
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, mengatakan keberadaan Pelabuhan Batanjung berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap pelabuhan di luar daerah yang selama ini menjadi jalur utama pengiriman komoditas unggulan Kalimantan Tengah.
Menurut dia, sebagian besar hasil sumber daya alam, terutama batu bara dari wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, masih dikirim melalui Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut membuat nilai tambah dari aktivitas logistik lebih banyak dinikmati daerah lain.
“Saya kira kami dari anggota dewan merespons baik. Karena memang itu sudah lama diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Muhajirin, Selasa 2 Juni 2026.
Ia menilai, apabila Pelabuhan Batanjung dapat beroperasi secara optimal, Kalimantan Tengah memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas distribusi komoditas yang selama ini berasal dari wilayahnya sendiri.
Muhajirin menjelaskan, aktivitas pengangkutan batu bara melalui Sungai Barito selama ini bermuara ke Pelabuhan Trisakti. Akibatnya, berbagai potensi penerimaan daerah yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan belum dapat dinikmati secara maksimal oleh Kalimantan Tengah.
“Di sana tentu ada penghasilan. Berapa banyak yang mereka dapatkan dari sumber daya alam kita, sementara kita tidak menikmatinya secara langsung,” katanya.
Mantan Wakil Bupati Kapuas itu mengungkapkan, hasil kajian yang dilakukan ketika dirinya masih menjabat menunjukkan bahwa jalur Sungai Kapuas hingga menuju Sungai Marabahan memiliki kedalaman yang memadai untuk dilalui tongkang pengangkut batu bara.
Menurut dia, secara teknis Pelabuhan Batanjung masih memungkinkan digunakan sebagai titik distribusi komoditas. Kendala yang masih dihadapi terutama berkaitan dengan akses menuju laut sehingga memerlukan pengembangan agar kapal berukuran besar dapat bersandar.
“Artinya, tongkang yang memuat batu bara dan komoditas lainnya masih bisa melewati Pelabuhan Batanjung. Hanya saja memang perlu pengembangan agar kapal-kapal besar dapat memuat barang di sana,” ujarnya.
Selain peningkatan fasilitas pelabuhan, Muhajirin menilai pembangunan infrastruktur jalan menuju kawasan pelabuhan menjadi pekerjaan yang tidak kalah penting. Ia mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang telah membangun akses dari Basarang menuju Pelabuhan Batanjung sepanjang sekitar 57 kilometer, dengan sekitar 21 kilometer di antaranya telah selesai dikerjakan.
Meski demikian, ia mengingatkan penyelesaian proyek pelabuhan tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, pembangunan fasilitas pelabuhan dan jaringan jalan membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Muhajirin menegaskan pembangunan pelabuhan dan akses jalan harus dilakukan secara bersamaan agar keduanya dapat berfungsi secara optimal. Ia berharap tidak terjadi kondisi saling menunggu antara proyek yang menjadi kewenangan kementerian berbeda.
“Pelabuhan harus siap, jalannya pun harus siap untuk mengangkut barang. Jadi tidak boleh saling menunggu, tetapi harus berjalan secara simultan,” katanya.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum guna memperoleh dukungan pendanaan. Menurut dia, keberhasilan proyek tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah meyakinkan pemerintah pusat mengenai manfaat strategis Pelabuhan Batanjung bagi perekonomian nasional maupun daerah.
Muhajirin optimistis pengembangan Pelabuhan Batanjung dapat direalisasikan apabila didukung perencanaan yang matang, pembangunan akses yang memadai, serta sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Saya sangat mendukung, karena saya tahu persis kondisi Pelabuhan Batanjung. Yang paling penting sekarang adalah penyelesaian akses jalannya agar pelabuhan bisa berfungsi secara maksimal,” ujarnya.**
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
