Disdik Kalteng Kumpulkan 45 Pengawas SMA/SMK, Bahas Tantangan Mutu Pendidikan
Ahmad Suhairi
28 Januari 2026 12:38
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat koordinasi pengawas SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalteng tahun 2026 di Aula Berkah Disdik Kalteng, Rabu, 28 Januari 2026. Rapat ini diikuti 45 pengawas dari berbagai kabupaten dan kota.
Rakor dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, bersama jajaran pimpinan Disdik, mulai dari sekretaris dinas, kepala bidang, hingga koordinator pengawas.
Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi peran pengawas di tengah tantangan pendidikan yang semakin kompleks, terutama keterbatasan anggaran dan tuntutan peningkatan mutu layanan pendidikan.
Dalam arahannya, Reza menyampaikan refleksi sejak awal menjabat sebagai Plt Kadisdik pada 13 Desember 2023. Ia mengakui sempat merasa canggung karena memimpin jajaran yang mayoritas lebih senior.
“Sejak hari pertama saya berpikir, kehadiran saya harus berdampak. Bukan hanya untuk bapak ibu semua, tapi terutama untuk siswa, guru, dan masa depan pendidikan kita,” kata Reza.
Ia menegaskan, pengawas menjadi pihak pertama yang ia kumpulkan saat mulai bertugas. Menurutnya, pengawas memegang peran penting dalam seluruh siklus manajemen pendidikan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan di lapangan.
“Fungsi pengawas itu bukan sekadar mengontrol. Mereka terlibat sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Hampir semua lini manajemen pendidikan ada di sana,” ujarnya.
Reza juga menyoroti kondisi anggaran pendidikan Kalteng yang mengalami penurunan cukup tajam. Dari sekitar Rp2,3 triliun pada 2025, anggaran pendidikan 2026 turun menjadi sekitar Rp1,3 triliun.
Kondisi tersebut, kata dia, menuntut perencanaan yang lebih fokus dan berbasis prioritas. Menurut Reza, kebutuhan utama tetap pada siswa dan guru.
“Yang pertama kita pikirkan adalah 99 ribu siswa kita. Setelah itu baru 10 ribu guru, kesejahteraan dan peningkatan kapasitasnya. Pendidikan tidak bisa dibangun sendiri-sendiri,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Reza juga menyinggung persoalan lama terkait kesejahteraan pengawas saat melakukan pengawasan ke sekolah. Ia mengungkapkan, dulu ada praktik pemberian biaya yang tidak seragam.
“Ada yang dapat Rp50 ribu, ada Rp500 ribu, bahkan sampai Rp2 juta. Ini menunjukkan ada sistem yang keliru dan kesejahteraan pengawas tidak diperhatikan,” ungkapnya.
Menurut Reza, kondisi tersebut kini sudah dibenahi melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pengawas. Ia bersyukur praktik lama tersebut tidak lagi terjadi.
“Sekarang sudah tidak ada lagi. Pengawas sudah kita beri TPP. Tapi ini perjuangan bersama. Kalau saya berjuang sendiri dan bapak ibu tidak, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan,” ujarnya.
Meski kesejahteraan meningkat, Reza menegaskan kinerja pengawas juga harus ikut ditingkatkan. Ia meminta kehadiran pengawas di sekolah benar-benar memberi dampak nyata.
“Kesejahteraan kita tingkatkan, tapi setiap pengawas harus punya progres yang jelas. Kehadiran bapak ibu harus dirasakan sekolah,” ucapnya.
Reza mengingatkan pengawas adalah perpanjangan tangan kepala dinas di satuan pendidikan. Ia meminta para pengawas tidak memandang peran mereka sebagai pelengkap.
“Bangun, bangkit bapak ibu pengawas. Jangan anggap diri hanya pelengkap. Tanggung jawab bapak ibu sangat besar,” tegasnya.
Menutup arahannya, Reza mengajak seluruh pengawas bekerja dengan panggilan hati, bukan sekadar menjalankan rutinitas formal.
“Kita hidup satu kali. Kalau pekerjaan ini hanya dianggap formalitas, pendidikan tidak akan maju. Apakah pendidikan bisa berjalan baik kalau hanya diserahkan ke kepala sekolah?” pungkasnya.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan peran pengawas sebagai garda terdepan dalam menjaga mutu pendidikan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pengawas dan Dinas Pendidikan di Kalteng.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
