INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Menjelang Ramadan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai merapatkan koordinasi lintas sektor. Fokusnya tidak hanya pada stabilitas harga, tetapi juga kesiapan distribusi dan penguatan ekonomi syariah.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalimantan Tengah menggelar pertemuan bersama sejumlah pemangku kepentingan di Palangka Raya, Senin, 9 Februari 2026. Hadir dalam forum itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, serta pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalteng.
Pertemuan berlangsung dalam suasana informal di sebuah rumah makan. Meski demikian, pembahasan yang muncul mengarah pada isu strategis menjelang Ramadan.
Kepala Disdagperin Kalteng, Norhani, mengatakan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyatukan langkah antarinstansi. Menurut dia, pendekatan komunikasi langsung dinilai lebih efektif untuk mempercepat koordinasi.
“Ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi ruang untuk menyamakan persepsi menghadapi Ramadan,” kata Norhani.
Ia menjelaskan, periode Ramadan kerap diiringi peningkatan kebutuhan masyarakat. Kondisi itu berpotensi memicu kenaikan harga jika tidak diantisipasi sejak awal.
Selain harga, aspek distribusi juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah berupaya memastikan pasokan bahan pokok tetap lancar di seluruh wilayah.
Norhani menilai keterlibatan berbagai pihak penting dalam menjaga stabilitas tersebut. Sinergi dengan ulama, otoritas moneter, dan pelaku ekonomi syariah disebut menjadi bagian dari strategi.
Ia yang juga menjabat Ketua MES Kalimantan Tengah berharap kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah. Menurut dia, sektor ini memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan.
“Dengan koordinasi yang solid, kami ingin memastikan Ramadan berjalan aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah berharap langkah antisipatif dapat dilakukan lebih awal. Dengan begitu, dinamika ekonomi selama Ramadan dapat dikelola tanpa mengganggu daya beli masyarakat.
Editor: Andrian