Dana Transfer Rp 600 Miliar Belum Masuk, DBH Kabupaten/Kota di Kalteng Tertahan
Ahmad Suhairi
2 Januari 2026 9:20 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengungkapkan bahwa belum terbayarnya Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten dan kota dipicu oleh dana transfer dari pemerintah pusat yang belum masuk.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor rendahnya realisasi belanja APBD tahun 2025.
“Contohnya dana bagi hasil ke kabupaten dan kota, itu belum bisa kita bayarkan,” ujar Leo saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, usai menghadiri kegiatan belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa dana transfer tersebut merupakan hak daerah yang masih tertahan di pemerintah pusat.
“Dana transfer ke daerah itu belum masuk ke kita. Itu hak kita yang ada di pusat dan sampai sekarang belum dibayarkan,” katanya.
Leo menyebutkan, total dana transfer yang belum diterima Pemprov Kalteng diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar.
“Angkanya sekitar Rp600 miliar, akumulasi dari tahun 2024 sampai 2025,” ungkapnya.
Menurutnya, jika dana tersebut sudah dicairkan, maka dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah, termasuk pembayaran DBH ke kabupaten dan kota.
“Mudah-mudahan itu bisa terbayar. Jumlahnya cukup besar dan bisa membantu membayar dana bagi hasil,” ucapnya.
Saat ini, Pemprov Kalteng masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait pencairan dana tersebut.
“Kita tinggal menunggu surat keputusannya. Komunikasi sudah kita lakukan, sudah telepon dan koordinasi,” tambahnya.
Leo menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya aktif melakukan komunikasi agar dana transfer tersebut segera direalisasikan.
Data Kemendagri menunjukkan bahwa hingga 30 November 2025, Kalteng masuk dalam daftar 10 provinsi dengan realisasi belanja APBD terendah secara nasional.
Kondisi ini menjadi evaluasi penting bagi Pemprov Kalteng untuk memperkuat perencanaan pendapatan dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat ke depan.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
