DAD Kalteng Gelar FGD Bahas Peran Sawit dan Satgas Kawasan Hutan
Intim2
8 Mei 2025 23:54
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Perkebunan Kelapa Sawit untuk Pembangunan di Kalteng dan Manfaat Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, pada 8 Mei 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, yang menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan oleh Satgas tidak dimaksudkan sebagai bentuk penindakan, melainkan untuk mengatur tata kelola wilayah secara adil dan memberi perlindungan hukum kepada masyarakat lokal.
Ketua Harian DAD Kalteng, Prof. Dr. Andrie Elia Embang, mengatakan bahwa forum ini penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat adat terkait konflik tenurial dan pengelolaan perkebunan sawit yang berdampak langsung terhadap ruang hidup mereka. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, adat, dan swasta.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Hut Agustan, juga memberikan tanggapan terkait peran pemerintah dalam penataan kawasan hutan yang berkeadilan.
Baca Juga:
“Saya dalam hal ini mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalteng untuk kemajuan daerah,” ujar Hut Agustan saat ditemui di sela kegiatan.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong agar pendekatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dilakukan secara humanis, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Pemerintah disebut akan lebih berhati-hati dalam mengambil langkah, agar tidak menimbulkan konflik baru.
FGD ini juga dihadiri oleh para tokoh adat, perwakilan perusahaan sawit, akademisi, dan LSM. Salah satu isu yang mencuat adalah pentingnya legalisasi lahan milik masyarakat adat yang selama ini belum diakui secara formal oleh negara.
Peserta FGD menyepakati perlunya forum berkelanjutan untuk membahas tata ruang, perizinan perkebunan, dan perlindungan terhadap kawasan hutan yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat Dayak.
DAD Kalteng berharap hasil FGD ini bisa menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang inklusif dan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak adat.
Dengan keterlibatan aktif Dinas Kehutanan dan lembaga adat, kegiatan ini diharapkan menjadi model sinergi yang dapat diterapkan dalam isu-isu lingkungan dan agraria lainnya di Kalimantan Tengah.
Penulis Redha
Editor Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
