Cegah Tumpang Tindih, Pemprov Kalteng dan Lamandau Bahas Tata Kelola Hutan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Koordinasi pengelolaan hutan di Kalimantan Tengah kembali diperkuat. Pemerintah provinsi dan kabupaten mulai menyelaraskan kebijakan untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pertemuan dengan Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, pada 26 Februari 2026 di Kantor Dinas Kehutanan Kalteng, Palangka Raya. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis di sektor kehutanan.

Fokus utama pembahasan mencakup program Perhutanan Sosial, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), serta penataan ruang di wilayah Kabupaten Lamandau. Ketiga aspek ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan akses kelola masyarakat.

Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Agustan Saining, mengatakan sinkronisasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa keselarasan, implementasi program berpotensi menimbulkan konflik di lapangan.

Baca Juga:

Hadiri Ajang Pemda Berprestasi, Gubernur Kalteng: Manfaat Program Harus Dirasakan Warga

Menurut dia, kejelasan akses masyarakat melalui skema perhutanan sosial dan TORA harus sejalan dengan rencana tata ruang daerah. Hal ini penting untuk memastikan pemanfaatan kawasan hutan tetap sesuai regulasi.

“Pertemuan ini untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan Kabupaten Lamandau agar pelaksanaan perhutanan sosial dan TORA berjalan sesuai ketentuan dan terintegrasi dengan tata ruang,” kata Agustan.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi memiliki peran dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan. Dukungan ini diharapkan membantu pemerintah kabupaten dalam menjalankan program di lapangan.

Baca Juga:

Penilaian Lapangan Dimulai, UPT Laboratorium DLH Kalteng Menuju BLUD

Selain itu, koordinasi lintas pemerintahan dinilai penting dalam menangani isu kehutanan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.

Melalui pertemuan ini, kedua pihak berharap terbentuk kesamaan arah kebijakan. Dengan demikian, pengelolaan kawasan hutan dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, Ari Wibowo, bersama jajaran terkait lainnya.

Baca Juga:

Pj Sekda Kalteng Hadiri Forum Kemendagri, Bahas Tantangan Pembangunan Daerah

Editor: Andrian