Amran Sulaiman: Pertanian Jadi Benteng Indonesia saat Dolar AS Menguat
Intim News
21 Mei 2026 07:53
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dinilai tidak otomatis menjadi ancaman besar bagi masyarakat desa di Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan desa justru memiliki daya tahan ekonomi yang kuat karena ditopang sektor pertanian dan produksi pangan domestik.
Hal itu disampaikan Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026) lalu. Menurutnya, di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor pertanian justru menjadi bantalan utama ekonomi nasional melalui peningkatan produksi dan lonjakan ekspor.
“Dampak ada, beli BBM, tetapi ingat BBM subsidi kan tidak naik. Pupuk turun. Itulah yang dimaksud Bapak Presiden bahwa ada dampaknya, iya, tetapi dampak positifnya khususnya di desa jauh lebih tinggi,” kata Amran.
Ia menjelaskan, sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Indonesia sebenarnya berasal dari desa dan diproduksi di dalam negeri. Mulai dari beras, telur, ayam, cabai, bawang, hingga komoditas energi seperti sawit, seluruhnya menjadi penopang ekonomi masyarakat desa sekaligus kekuatan pangan nasional.
Karena itu, menurut Amran, penguatan dolar tidak otomatis memicu kepanikan seperti yang pernah terjadi pada krisis ekonomi masa lalu.
“Desa adalah pertanian. Dampak positifnya jauh lebih tinggi,” ujarnya.
Amran mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor sektor pertanian sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp756,59 triliun.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp166 triliun dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, nilai impor pertanian justru turun sekitar Rp41 triliun.
“Ekspor kita naik Rp166 triliun, impornya turun Rp41 triliun. Ini data BPS, boleh dicek,” tegasnya.
Menurut pemerintah, kondisi tersebut menunjukkan sektor pertanian kini menjadi salah satu penyangga utama ekonomi nasional di tengah tekanan global dan fluktuasi nilai tukar.
Pemerintah juga menilai kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan saat krisis 1997–1998.
Saat itu, stok beras pemerintah pada Februari 1998 hanya sekitar 893 ribu ton di tengah fenomena El Nino dan gagal panen. Kondisi tersebut membuat Indonesia terpaksa melakukan impor besar-besaran ketika nilai tukar rupiah anjlok dan inflasi melonjak tinggi.
Kini, pemerintah menyebut cadangan beras nasional telah menembus lebih dari 5 juta ton dengan kondisi produksi yang surplus.
Baca Juga:
Selain itu, impor beras medium disebut praktis telah dihentikan karena kebutuhan dalam negeri dinilai mampu dipenuhi produksi nasional.
Pemerintah menyebut dari 11 komoditas strategis nasional, sebanyak delapan komoditas kini telah mencapai kondisi swasembada atau tidak lagi memerlukan impor reguler.
Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan sawit sebagai basis energi domestik.
Bahkan, impor jagung pakan disebut telah dihentikan sejak 2025 karena produksi nasional dinilai mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Meski demikian, pemerintah masih mempercepat upaya swasembada untuk komoditas yang masih bergantung impor seperti bawang putih dan kedelai.
Selain fokus pada swasembada pangan, pemerintah juga mendorong hilirisasi berbagai komoditas pertanian dan perkebunan agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah.
Komoditas seperti kelapa, kakao, kopi, mete, lada, hingga sawit mulai diarahkan menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi.
Sebagai contoh, nilai ekspor kelapa Indonesia saat ini berkisar Rp20 hingga Rp26 triliun per tahun. Namun melalui hilirisasi menjadi produk turunan seperti virgin coconut oil (VCO), santan industri, hingga produk pangan olahan, nilainya diproyeksikan bisa meningkat hingga sekitar Rp60 triliun.
Menurut Amran, penguatan dolar justru dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperbesar ekspor dan memperkuat ekonomi nasional, terutama jika desa dan sektor pertanian terus diperkuat sebagai basis produksi nasional.
Editor: Andrian
Andi Amran Sulaimanberita ekonomidolar AS menguatekonomi indonesiaKementerian Pertanianketahanan panganMentan Amranpangan nasionalSwasembada Pangan
Berita Rekomendasi
