INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, meminta pemerintah memastikan pembangunan berlangsung merata di seluruh wilayah. Ia menilai pembangunan yang hanya terkonsentrasi di perkotaan berisiko memperlebar kesenjangan dengan daerah pedalaman.
Menurut Hafid, pemerataan pembangunan harus menjadi bagian penting dalam perencanaan kebijakan pemerintah. Setiap program pembangunan, kata dia, semestinya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.
Ia mengatakan Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis dan potensi daerah yang beragam. Karena itu, pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah.
“Pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya mereka yang tinggal di kawasan perkotaan. Daerah pedalaman juga membutuhkan perhatian agar kesenjangan pembangunan dapat ditekan,” ujar Hafid.
Menurut dia, pemerataan pembangunan memiliki kaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika akses terhadap infrastruktur dan pelayanan publik semakin terbuka, masyarakat akan memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.
Hafid menilai pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi salah satu kebutuhan yang harus mendapat perhatian. Jalan, jembatan, jaringan komunikasi, serta sarana transportasi yang memadai diperlukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Konektivitas antarwilayah, kata dia, juga dapat membuka akses ekonomi yang lebih luas. Infrastruktur yang baik akan memudahkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan berbagai produk lokal lainnya dipasarkan ke wilayah yang lebih luas.
Selain infrastruktur, pemerintah diminta tidak mengabaikan pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan perlu berjalan beriringan dengan pembangunan fisik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih menyeluruh.
Ia juga mendorong penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Hafid, masyarakat di setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan apabila memperoleh dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, pendampingan, dan kepastian pasar.
Potensi daerah, kata dia, tidak seharusnya hanya menjadi sumber daya yang dieksploitasi. Pemerintah perlu memastikan pengelolaannya memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat sekaligus membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.
Hafid menekankan perlunya penyusunan program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah dapat memperkuat pemetaan persoalan di setiap wilayah agar anggaran yang tersedia diarahkan kepada program yang memiliki manfaat langsung.
Ia juga meminta sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat. Koordinasi diperlukan agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat saling melengkapi.
Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas sekaligus mencari berbagai sumber pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan.
“Keberhasilan pembangunan jangan hanya dilihat dari kemajuan kota. Ukurannya juga harus dari sejauh mana masyarakat di daerah terpencil dan pedalaman memperoleh akses serta manfaat yang sama,” katanya.
Hafid berharap kebijakan pembangunan ke depan semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan konektivitas yang lebih baik, pelayanan dasar yang memadai, serta penguatan ekonomi lokal, ia optimistis pemerataan pembangunan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Editor : Maulana Kawit