100 Sekolah Direvitalisasi, DPRD Kalteng Dorong Daerah Tiru Strategi Pemprov

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat program revitalisasi sekolah. Koordinasi dinilai penting agar kebutuhan perbaikan sarana pendidikan di daerah tidak terlewat dalam penentuan prioritas program.

Menurut Sugiyarto, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengirimkan usulan melalui sistem administrasi yang tersedia. Komunikasi langsung dengan kementerian terkait diperlukan untuk mengetahui perkembangan usulan sekaligus memastikan kebutuhan sekolah mendapat tindak lanjut.

“Pemerintah daerah harus membangun komunikasi dengan kementerian terkait untuk mengetahui sejauh mana realisasi program revitalisasi di wilayah masing-masing. Dengan begitu, pelaksanaannya bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Sugiyarto, Rabu (10/6/2026).

Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan tetap menjadi perhatian pemerintah pusat. Langkah proaktif juga dapat membuka peluang bagi daerah memperoleh dukungan pembangunan lebih awal.

Baca Juga:

Pemadaman Listrik Masih Terjadi, DPRD Kalteng Desak PLN Terbuka

Sugiyarto menjelaskan, kebutuhan sekolah yang memerlukan perbaikan pada dasarnya telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan sekolah yang masuk dalam prioritas revitalisasi.

Namun, keberadaan data saja dinilai belum cukup. Pemerintah daerah perlu memastikan data yang tersedia sesuai dengan kondisi aktual di lapangan sehingga kebutuhan pembangunan dapat dipetakan secara lebih akurat.

“Meski data sudah tersedia di Dapodik, pemerintah daerah tetap perlu melakukan pendekatan dan koordinasi secara langsung agar proses tindak lanjutnya bisa berjalan lebih optimal,” katanya.

Baca Juga:

Hilirisasi Tak Kunjung Masuk Kalteng, Ketua DPRD Buka Suara

Menurut politikus Partai Gerindra itu, daerah yang hanya mengandalkan pengusulan melalui sistem berpotensi harus menunggu lebih lama. Sebab, pelaksanaan program pemerintah pusat harus disesuaikan dengan prioritas dan ketersediaan anggaran.

Karena itu, Sugiyarto mendorong pemerintah kabupaten dan kota menerapkan strategi jemput bola. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan menyampaikan kebutuhan secara langsung, memperbarui data sekolah, serta membangun komunikasi berkelanjutan dengan kementerian terkait.

“Pendekatan langsung kepada pemerintah pusat menjadi salah satu cara untuk memperbesar kesempatan daerah mendapatkan dukungan pembangunan sektor pendidikan,” ujarnya.

Baca Juga:

Hadiri Rakor Antikorupsi, Sekretariat DPRD Kalteng Perkuat Pengawasan Internal

Ia mengatakan koordinasi yang aktif juga diperlukan untuk memastikan bantuan revitalisasi benar-benar menyasar sekolah yang paling membutuhkan. Dengan demikian, pembangunan sarana pendidikan tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi dan kondisi sekolah.

Sugiyarto menyebut pola koordinasi tersebut telah memberikan hasil di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada 2026, pemerintah provinsi berhasil memperjuangkan program revitalisasi untuk 100 sekolah.

Capaian tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam memperjuangkan kebutuhan sekolah di wilayah masing-masing.

Baca Juga:

Beasiswa Kalteng Berkah Terancam Terkendala Anggaran, DPRD Ingatkan Pemprov

Selain pembangunan fisik, Sugiyarto menilai revitalisasi sekolah harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Sarana pendidikan yang memadai akan mendukung proses belajar mengajar sekaligus memberikan kenyamanan bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota tidak menunggu hingga kondisi sekolah semakin rusak sebelum mengajukan kebutuhan perbaikan. Pemetaan sejak dini dan koordinasi yang konsisten dinilai dapat mempercepat penanganan berbagai persoalan infrastruktur pendidikan.

“Keberhasilan ini membuktikan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat sangat penting. Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota juga melakukan langkah serupa demi percepatan pembangunan pendidikan,” pungkas Sugiyarto.

Editor : Maulana Kawit