Wabup Barito Utara Buka Penyuluhan Pencegahan Korupsi Desa
Intim News
3 November 2025 16:13
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan secara resmi membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Pencegahan Korupsi dan Pelatihan Sistem Informasi Pengelolaan Desa (SIPADES) yang diikuti perwakilan dari 93 desa se-Kabupaten Barito Utara.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bappedarida Barito Utara, Senin, 3 November 2025, sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa.
Acara ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, camat se-Barito Utara, para pemangku kepentingan desa, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Barito Utara yang dibacakan Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, ditegaskan pentingnya membangun desa yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurut Felix, desa saat ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai wilayah administratif, melainkan garda terdepan pembangunan nasional.
“Dengan dukungan dana desa dan berbagai program pembangunan, desa memiliki peluang besar untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Felix.
Ia menilai, peluang tersebut harus diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai agar pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Felix menegaskan, kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan langkah preventif untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan kewenangan desa.
Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan secara aktif, berdiskusi, serta menyerap materi yang disampaikan oleh para narasumber.
“Kesadaran hukum merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa,” katanya.
Selain penyuluhan hukum, pelatihan SIPADES juga menjadi fokus penting dalam kegiatan tersebut.
Wakil Bupati menyebut, penerapan SIPADES diharapkan mampu meningkatkan akurasi pendataan aset desa serta mendorong transparansi administrasi pemerintahan desa.
Dengan sistem pengelolaan berbasis digital, seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pembangunan desa dapat dilakukan secara tertib dan terukur.
“Pengelolaan administrasi yang rapi, pelaporan transparan, dan sistem digital akan membantu desa terhindar dari praktik korupsi,” tegas Felix.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Barito Utara untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Shp/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
