Unjuk Rasa Mahasiswa di DPRD Kalteng Berlangsung Aman, Aspirasi Disampaikan ke Pemerintah Pusat
Intim News
1 September 2025 01:06
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin, 1 September 2025, berlangsung aman dan kondusif meski semula diprediksi berpotensi ricuh.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, bersama Wakil Ketua II Muhammad Ansyari dan sejumlah anggota lintas komisi duduk berdampingan dengan mahasiswa di jalan raya untuk menenangkan suasana.
Langkah tersebut dinilai berhasil meredam potensi tindakan anarkis dan menjaga keamanan serta ketertiban selama unjuk rasa.
Pemerintah Provinsi Kalteng menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak dalam menjaga kelancaran demonstrasi tersebut.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Kalteng, TNI, serta seluruh anggota DPRD atas keterlibatan aktif mereka.
“Kami sangat berterima kasih atas kerjasama semua pihak sehingga aksi demonstrasi mahasiswa kemarin dapat berjalan dengan baik,” ujar Edy dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di ruang paripurna DPRD Kalteng, Selasa, 2 September 2025.
Edy menambahkan, situasi kondusif tersebut menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Kalteng.
Baca Juga:
“Dengan kondisi aman, kita bisa menjaga suasana kondusif di Kalteng. Semoga Allah SWT meridai upaya kita mewujudkan Kalteng Berkah dan Kalteng Maju,” katanya.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, memastikan seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“DPRD Kalteng berkomitmen menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Arton.
Arton juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa karena menyampaikan tuntutan secara jelas dan lugas.
“Orasi mahasiswa cukup jelas, to the point, dan mudah dipahami. Secara lembaga, DPRD sangat mengapresiasi hal ini,” tambahnya.
Dalam aksinya, Aliansi Gerakan September Hitam menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi RKUHAP yang dinilai berpotensi melegitimasi kekerasan aparat.
Mereka juga menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan, serta meminta evaluasi ketat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Cipayung Plus mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta meminta DPRD Kalteng membatalkan raperda terkait kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan.
Selain itu, Cipayung Plus juga menuntut lahirnya perda tentang peninjauan PHK dan upah layak bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan UMKM, penyelesaian konflik agraria, serta menolak kenaikan PBB/NJOP dan tarif BPJS di Kalteng.
Penulis: Redha | Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
