Transfer Dipotong, Jalan Strategis Kalteng Terkendala

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berujung pada pemangkasan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) mulai menimbulkan kendala serius pada sektor infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Sejumlah proyek pengerjaan ruas jalan vital di Kalteng dipastikan mengalami hambatan signifikan akibat pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S Ampung, menjelaskan bahwa hampir semua pos DAK fisik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur daerah telah dipotong oleh pemerintah pusat.

“Akibat pemotongan DAK fisik itu, beberapa target pembangunan tidak tercapai,” ungkap Leonard saat diwawancarai di Kantor DPRD Kalteng, belum lama ini.

Pemangkasan DAK fisik ini, menurut Leonard, berdampak langsung pada kelanjutan proyek, bahkan pada ruas jalan yang sudah dimulai pengerjaannya.

Baca Juga:

Agustiar Sabran Temui Tokoh Dayak Kaltim, Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Adat

Leonard merinci bahwa salah satu proyek jalan yang terhambat adalah jalur penghubung penting dari Palangka Raya menuju arah Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), yang saat ini masih berstatus fungsional, bukan mantap.

“Ada beberapa jalan yang terhambat akibat pemangkasan DAK fisik, seingat saya salah satunya seperti jalan dari Palangka Raya ke arah Bahaur,” jelasnya.

Meskipun tidak memiliki data pasti mengenai jumlah keseluruhan ruas jalan yang terhambat, Leonard memastikan bahwa lebih dari satu proyek jalan di Kalteng mengalami dampak serupa.

Baca Juga:

Konflik Lahan Ancam Buruh dan Masyarakat Adat, Pemprov Kalteng Siapkan Regulasi

Ia menambahkan, data teknis yang lebih detail berada di ranah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalteng. “Selebihnya Dinas PU yang tahu, tapi kami berharap semua ini bisa fungsional, tetap bisa dilewati,” tuturnya.

Leonard juga memastikan bahwa pihak Pemprov telah mengambil langkah antisipasi untuk memastikan jalan-jalan yang terhambat tetap dapat berfungsi.

“Kami ada antisipasinya juga, walaupun tidak maksimal seperti pada kontrak reguler, kalau di-nol-kan, tetapi kami berusaha agar jalan itu bisa tetap fungsional,” jelasnya.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Tampung Aspirasi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh, Janji Bawa ke Meja Gubernur

Namun, ia mengakui bahwa pengerjaan jalan hingga mencapai kondisi mantap masih terhambat. Peningkatan kualitas jalan menuju kemantapan memerlukan dana yang sangat besar.

“Dalam pengerjaan yang mantap belum bisa, karena memerlukan dana yang besar untuk itu,” pungkas Leonard, menegaskan bahwa sumber dana utama, yaitu DAK fisik, mengalami pemangkasan signifikan.

Penulis : Suhairi

Baca Juga:

Rapat Inflasi Kalteng, Daerah Diminta Laporkan Upaya Penanganan ke Kemendagri

Editor : Maulana Kawit