Tata Kelola Acara Pemerintahan Diperketat, Pemprov Kalteng Siapkan Aturan dan Pelatihan
Redha
17 Juli 2025 14:14
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyoroti pentingnya disiplin dan ketertiban dalam penyelenggaraan kegiatan resmi di lingkungan pemerintahan. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Ketertiban Mengikuti Acara Pemerintah Provinsi Kalteng yang digelar di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Provinsi Kalteng, Rabu 16 Juli 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, yang menyampaikan perlunya penguatan regulasi serta pembinaan bagi para petugas kehumasan dan protokoler.
“Pembinaan kehumasan dan keprotokolan akan kita selenggarakan setelah penetapan. Ini perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan acara resmi berjalan tertib dan profesional,” kata Leo.
Menurut Leo, dasar hukum berupa surat edaran perlu dirancang agar menjadi acuan baku bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun unsur pendukung acara lainnya. “Surat edaran yang sifatnya imbauan saja tidak perlu mengikat tetap harus punya dasar regulasi yang kuat,” tegasnya.
Baca Juga:
Leonard juga menyinggung pentingnya kesiapan publikasi dalam bentuk siaran pers. “Slot press release harus disiapkan. Tidak bisa dadakan. Bahkan untuk event seperti Huma Betang Night (HBN), kita harus siapkan lebih matang. Kalau tidak ada artis, MC harus bisa menyesuaikan agar suasana tetap hidup seperti di HBN,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Kombes Erlan dari Polda Kalteng memberikan dukungan terhadap rencana peningkatan kapasitas PPID dan petugas protokol. “Semoga dengan rapat ini kita bisa memaksimalkan langkah selanjutnya. Masing-masing OPD perlu menyiapkan SDM-nya agar siap menghadapi dinamika lapangan,” ujarnya.
Erlan juga menanggapi pertanyaan soal barcode ID card peserta kegiatan. Menurutnya, penertiban identitas sangat penting untuk menghindari kekacauan saat acara berlangsung. “Ya tadi Bu Mayha ya, untuk ID card harus dirancang, tempat pengambilan foto harus disiapkan,” katanya.
Masukan juga ditambahkan Mulya, yang menyatakan bahwa pemahaman soal teknis protokoler masih butuh pelatihan di beberapa instansi. “Masih ada orang yang nyelonong saat acara karena tidak tahu aturan protokol. Ini harus diatasi dengan pelatihan,” ujarnya.
Rapat turut dihadiri tim dari Diskominfo, PPID lingkungan Pemprov Kalteng, perwakilan Satpol PP, serta unsur kehumasan Polda dan OPD lainnya. Kedisiplinan menjadi tema utama, termasuk bagaimana mengelola dokumentasi dan media saat kegiatan berlangsung.
Sekda Leonard menekankan bahwa meskipun protokol acara sering kali beririsan dengan seni dan hiburan, semua pihak harus tetap bekerja profesional. “Orang seni itu punya nuansa tersendiri. Tapi saat kita sudah berkomitmen di acara resmi, maka waktunya harus tepat. Jangan menunggu mepet baru bersiap,” katanya.
Rapat ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh perwakilan kepala Biro Administrasi Pimpinan (Karo Apim), Joni yang menyatakan beberapa keputusan penting. “Kita sepakat mendesain ID card, menyediakan tempat pengambilan foto untuk media, dan melaksanakan pelatihan teknis keprotokolan. Semua masukan akan kami catat dan tindak lanjuti,” katanya.
Upaya pembenahan tata kelola acara ini diharapkan memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya antara PPID, Satpol PP, Diskominfo, dan unsur keamanan, sehingga kegiatan-kegiatan pemerintahan dapat berlangsung lebih rapi, aman, dan mencerminkan wajah pelayanan publik yang profesional.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
