INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil mencatatkan realisasi serapan anggaran tertinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng pada semester pertama tahun 2025. Alokasi terbesar dari anggaran tersebut dipastikan tersalurkan untuk pembiayaan gaji dan peningkatan kesejahteraan guru, khususnya bagi tenaga pengajar yang bertugas di daerah terpencil.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Disdik Kalteng telah mencapai 54 persen. Angka ini menempatkan Disdik sebagai perangkat daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi saat ini.
“Kami push sekarang di angka 54 persen, memang semestinya seperti itu, bahkan itu masih kurang kalau dilihat dari serapan anggaran, apalagi ini sudah bulan Agustus, seharusnya bisa lebih tinggi lagi dari itu,” ujar Reza kepada wartawan belum lama ini.
Reza menjelaskan bahwa prioritas alokasi terbesar anggaran Disdik Kalteng pada semester pertama ini memang diarahkan pada pembiayaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Fokus utama pembiayaan tersebut adalah pada peningkatan kesejahteraan guru melalui pembayaran gaji pokok dan tunjangan khusus.
“Alokasi anggaran Disdik Kalteng itu besarnya di gaji (guru), gaji dan tunjangan guru-guru daerah terpencil,” tambahnya, menegaskan komitmen Pemprov terhadap pemerataan kesejahteraan pendidik.
Disdik Kalteng juga memastikan alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayarkan sesuai dengan regulasi peraturan gubernur yang berlaku. Reza menyebutkan bahwa proses pencairan TPP telah ditandatangani dan dilaksanakan.
Selain gaji dan tunjangan, penyerapan anggaran juga digunakan untuk menutupi kebutuhan guru yang mengalami perubahan status kepegawaian.
“Kemudian ada beberapa guru kita yang semula berstatus Guru Tidak Tetap (GTT), sekarang sudah jadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), itu serapan juga,” jelasnya.
Reza menambahkan bahwa meskipun serapan Disdik tinggi, penyerapan anggaran secara keseluruhan sempat menghadapi tantangan karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Karena di situ ada kebutuhan untuk memenuhi tunjangan guru-guru kita, kemarin juga sudah dibayarkan TPP Guru, perangkat digitalisasi, [dan] pelatihan guru,” ungkapnya, merinci berbagai komponen pengeluaran.
Sebagai tindak lanjut, Disdik Kalteng berencana melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kalteng. Forum ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi secara terbuka pertanggungjawaban penyerapan anggaran tersebut.
“Kami akan bahas pertanggungjawaban kami terkait persentase penyerapan anggaran dan program strategis Pemprov Kalteng di bidang pendidikan,” tutupnya, menekankan pentingnya akuntabilitas publik.
Penulis : Suhairi
Editor : Maulana Kawit