INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH —
Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. Muhlis, menegaskan pentingnya peran masyarakat adat sebagai motor penggerak investasi berkeadilan dan pembangunan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan saat Muhlis menghadiri Simposium Nasional Masyarakat Adat di Balai Antang, Muara Teweh, Senin (29/9/2025).
Menurut Muhlis, masyarakat adat kini harus dipandang lebih dari sekadar penjaga nilai budaya. Mereka memiliki potensi besar menjadi aktor utama dalam penguatan sumber daya manusia serta pengembangan investasi di daerah, khususnya Barito Utara.
“Maka dari itu, melalui momentum ini harapannya masyarakat adat dapat meningkatkan kapasitasnya, sehingga mampu bersaing dan berkolaborasi dengan dunia usaha dan investor secara sejajar dan bermartabat ke depannya,” ujar Muhlis saat diwawancara, Rabu (1/10/2025).
Sekda menekankan bahwa simposium ini menjadi wadah strategis untuk membekali masyarakat adat dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan pembangunan modern.
DPRD dan pemerintah daerah melihat kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pelaku usaha sebagai kunci keberhasilan investasi yang adil dan berkelanjutan.
Muhlis menambahkan, kegiatan ini juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas berpikir masyarakat tentang adat, budaya, dan peran strategis mereka dalam pembangunan daerah.
Dalam kesempatan berbeda, Muhlis menjelaskan bahwa simposium yang dibukanya kemarin itu sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang adat dan budaya.
“Simposium kemarin menekankan perlunya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan investasi yang terarah dan memberikan manfaat luas bagi semua pihak,” ujarnya.
Muhlis berharap, masyarakat adat tidak hanya berperan sebagai penonton pembangunan, tetapi aktif mengambil bagian dalam perencanaan dan implementasi investasi daerah.
Pemerintah daerah menilai, pemberdayaan masyarakat adat juga dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Simposium ini diikuti tokoh masyarakat adat, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang membahas peran adat dalam pembangunan daerah.
Muhlis menekankan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan, baik melalui kebijakan maupun program pelatihan, agar masyarakat adat mampu berperan maksimal dalam pembangunan.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan investasi yang masuk dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.
Sekda berharap, hasil simposium menjadi dasar bagi strategi pengembangan kapasitas masyarakat adat dan integrasi mereka dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan penguatan kapasitas masyarakat adat, Muhlis menilai Barito Utara dapat menciptakan model pembangunan berkeadilan yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
(SHP/Maulana Kawit)