Riska Agustin Dorong OPD Segera Selesaikan Catatan Hasil Audit BPK

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang diperoleh secara berturut-turut sejak 2014.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kalimantan Tengah, Rabu (17/6/2026) malam.

Menanggapi capaian tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan itu.

Meski demikian, Riska menegaskan bahwa opini WTP bukan menjadi akhir dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK tetap harus menjadi perhatian serius.

Baca Juga:

Dua Wakil Rakyat ini Kompak Kawal Aspirasi Warga Pesisir Kotim

“WTP 12 kali Provinsi Kalimantan Tengah, namun ada beberapa evaluasi. Mungkin nanti yang terkait dengan evaluasi dari BPK RI akan kita tindaklanjuti melalui OPD terkait,” kata Riska usai rapat paripurna.

Ia mengatakan DPRD akan mencermati secara menyeluruh hasil pemeriksaan BPK sebelum membahas langkah tindak lanjut bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Riska, pembahasan tersebut akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis yang masih memerlukan perhatian, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan bidang lain yang menjadi catatan dalam hasil audit.

Baca Juga:

Jalan Sampit-Samuda Dikupas, Abdul Hafid Desak Pengaspalan Dipercepat

“Pada saat pembahasan pun evaluasi-evaluasi ini baik dari sektor infrastruktur, pendidikan dan hal lain akan kita koordinasikan dengan BPK, apa rekomendasi terbaik. Jika pun ada pengembalian itu nanti secepatnya akan diproses,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menilai rekomendasi BPK harus dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan program pemerintah semakin akuntabel dan tepat sasaran.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap arahan Gubernur Kalimantan Tengah yang meminta seluruh jajaran pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Baca Juga:

Reses ke Desa Terantang, Abdul Hafid Cek Proyek Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu

Menurutnya, percepatan penyelesaian berbagai temuan akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Karena itu, DPRD berencana segera menggelar rapat koordinasi bersama komisi-komisi dan rapat gabungan untuk membahas rekomendasi BPK secara lebih rinci.

“Seperti yang dikatakan Bapak Gubernur, lebih cepat bergerak lebih baik. Maka secepatnya akan koordinasi, baik dengan komisi maupun nanti di rapat gabungan akan kita bahas berkenaan apa yang tadi disampaikan BPK RI tentang evaluasi dan review tadi,” tuturnya.

Baca Juga:

Jalan Rusak hingga Ancaman Karhutla, Ini Tujuh Aspirasi Warga Telaga Baru ke Abdul Hafid

Riska berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sehingga kualitas tata kelola keuangan terus meningkat dan opini WTP yang telah diraih dapat dipertahankan dengan diiringi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.**

Editor  : Maulana Kawit