Rekrutmen ASN Guru Dinilai Jadi Jalan Keluar Krisis Pengajar di Pedalaman Kalteng
Intim News
19 Agustus 2026 22:55
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Rencana pemerintah pusat membuka rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) untuk tenaga pendidik mendapat respons positif dari DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Kebijakan dengan proyeksi 200 ribu hingga 280 ribu formasi itu dinilai dapat menjadi salah satu jalan keluar atas ketimpangan distribusi guru, terutama di wilayah pedalaman.
Secara nasional, kebutuhan guru masih mencapai sekitar 560 ribu orang. Dengan kuota yang direncanakan, pemerintah pusat diproyeksikan dapat menutup hampir separuh kekurangan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan tambahan guru melalui jalur ASN sangat dibutuhkan daerah. Menurut dia, Kalteng masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah yang aksesnya tidak mudah.
“Sangat diperlukan, ya. Kalau itu bisa terikut ke pegawai negeri, khususnya guru, harapannya kebutuhan guru-guru di daerah ini bisa tercukupi,” ujar Sugiyarto, Rabu, 19 Agustus 2026.
Ia mengatakan persoalan kekurangan guru paling terasa di sekolah-sekolah pedalaman. Dalam kondisi tertentu, seorang guru bahkan harus mengampu beberapa mata pelajaran sekaligus, meski tidak seluruhnya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya.
“Keluhan dari kepala sekolah, sekolah-sekolah yang di pedalaman masih banyak sekali kekurangan guru. Sehingga satu guru mengajar beberapa mata pelajaran, sementara ada yang tidak sesuai dengan disiplinnya,” katanya.
Menurut Sugiyarto, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah vokasi membutuhkan guru produktif yang memiliki kompetensi spesifik sesuai program keahlian, sementara sebagian tenaga pengajar yang selama ini mengisi posisi tersebut mulai memasuki masa pensiun.
“SMK ini banyak sekali guru-guru yang terkait dengan jurusan. Ini yang sekarang banyak yang pensiun, penggantinya nggak ada,” ujarnya.
Ia menilai pengisian kebutuhan guru SMK tidak dapat dilakukan secara serampangan. Penambahan jumlah tenaga pendidik harus dibarengi kesesuaian kompetensi agar proses pembelajaran tetap berjalan sesuai standar keahlian yang dibutuhkan.
“Nggak mungkin guru tata boga kemudian harus ngajar praktik mesin. Nggak mungkin,” tegas Sugiyarto.
Karena itu, ia mendorong Dinas Pendidikan Kalteng melakukan pemetaan kebutuhan guru secara lebih rinci. Data pokok pendidikan atau Dapodik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan berdasarkan mata pelajaran, jenjang pendidikan, lokasi sekolah hingga program keahlian di SMK.
Data tersebut, kata dia, selanjutnya perlu disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan formasi masing-masing daerah.
“Harapannya nanti Dinas Pendidikan bisa mengirimkan itu ke BKN, sehingga itu sebagai dasar BKN menetapkan berapa kuota masing-masing daerah yang diperlukan,” jelasnya.
Sugiyarto mengaku belum mengetahui secara pasti kapan rekrutmen tenaga pendidik tersebut akan mulai dibuka. Namun, ia berharap kebijakan pemerintah pusat segera direalisasikan dan formasi yang tersedia benar-benar diarahkan untuk menutup kebutuhan guru di daerah yang mengalami kekurangan.
“Kalau memang ada pembukaan terkait dengan pengadaan tenaga pendidik ini, mudah-mudahan ini bisa meng-cover semua tenaga-tenaga yang ada,” pungkasnya.
Bagi Kalteng, persoalan distribusi guru bukan hanya menyangkut jumlah tenaga pendidik. Penempatan berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian kompetensi juga menjadi faktor penting agar rekrutmen ASN mampu memperbaiki kualitas pendidikan hingga ke wilayah pedalaman.
Penulis: Muhammad Suhairi
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
