Rakor Karhutla 2025 Tegaskan Penguatan Kolaborasi Nasional dan Daerah

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025). Rapat yang dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq itu menjadi forum konsolidasi utama menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus 2025.

Rakor menghadirkan sejumlah pimpinan lembaga nasional, antara lain Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, serta seluruh bupati dan wali kota se-Kalteng juga hadir.

Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menegaskan pentingnya penanganan karhutla yang berbasis data, kolaboratif, dan terencana. Hal tersebut merespons meningkatnya potensi kebakaran pada puncak musim kemarau, terutama di kawasan gambut yang mendominasi bentang alam Kalimantan Tengah.

Dalam arahannya, Menteri Hanif menegaskan bahwa tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penanganan karhutla merujuk pada Keputusan Menko Polhukam Nomor 29 Tahun 2025. KLHK, kata dia, menjalankan fungsi strategis mulai dari pengendalian kebijakan lingkungan dalam Desk Karhutla hingga evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas strategi di lapangan.

Baca Juga:

RTH Eks KONI Kalteng Resmi Dibuka, Hadirkan Ruang Terbuka dan Museum Budaya

KLHK juga berperan dalam penegakan hukum, pemulihan ekosistem, serta pengendalian kebakaran di lahan non-hutan. “Aspek komunikasi publik menjadi bagian penting. Masyarakat harus memahami risiko karhutla dari sisi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi,” ujar Menteri Hanif.

Ia memaparkan, Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah sekitar 15,3 juta hektare dengan lahan gambut mencapai 4,67 juta hektare atau 30,44 persen dari total wilayah. Dari angka tersebut, Kabupaten Katingan menjadi daerah dengan cakupan gambut terbesar, disusul Kabupaten Kapuas dan Kotawaringin Timur.

Data BPBD per 4 Agustus 2025 menunjukkan terdapat 1.317 hotspot di Kalteng, dengan 326 kejadian karhutla yang membakar sekitar 451 hektare lahan. Pada 6 Agustus, tidak ditemukan hotspot berkonfidensi tinggi, tetapi 11 hotspot berkonfidensi sedang terdeteksi di Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.

Baca Juga:

Liquid Vape Diduga Mengandung Narkotika, Kadinkes Kalteng: Belum Ada Laporan Resmi

BMKG memperkirakan tingkat kemudahan terbakar meningkat signifikan pada 8—9 Agustus, terutama di wilayah selatan dan tengah. Kondisi ini menjadi sinyal perlunya memperkuat tindakan pencegahan dan pemantauan.

Menteri Hanif menekankan sejumlah langkah preventif, seperti larangan pengeringan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, peningkatan edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum bagi pelaku pembakaran. “Tindakan-tindakan dasar ini harus berjalan paralel dengan kesiapan satgas dan koordinasi pusat-daerah,” ujarnya.

Rangkaian rakor diakhiri dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Penanggulangan Karhutla 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut menjadi landasan bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah.

Baca Juga:

Huma Betang Night jadi Ajang Gebrakan, Pemprov Kalteng Luncurkan Sejumlah Program Baru

Penulis : Suhairi

Editor : Maulana Kawit

Baca Juga:

Ribuan Warga Padati Huma Betang Night, UMKM dan Seni Budaya jadi Daya Tarik