Pusat Kajian Perempuan Indonesia Gandeng Kemlu dan Guru Besar UI Bahas Masa Depan Diplomat Perempuan

INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Perempuan Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam diplomasi dan pengambilan kebijakan luar negeri. Karena itu, penguatan karier dan kepemimpinan diplomat perempuan dinilai perlu terus didorong agar semakin banyak perempuan mengambil posisi strategis di tingkat nasional maupun internasional.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Webinar Nasional bertajuk “Navigasi Karir dan Tantangan Diplomat Perempuan Indonesia di Arena Global” yang digelar Pusat Kajian Perempuan Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Universitas Indonesia, Kamis, 10 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung secara daring itu diikuti berbagai kalangan, mulai akademisi, mahasiswa hingga pemerhati isu perempuan dan diplomat internasional.

Founder Pusat Kajian Perempuan Indonesia, Jihan Faradila Saharani, S.H., mengatakan perempuan tidak seharusnya hanya menjadi pelengkap dalam diplomasi internasional.

Baca Juga:

DPR Setujui RUU Reforma Agraria, Tani Merdeka Indonesia Dorong Kepastian Hak Atas Tanah Petani

Menurut Jihan, perempuan Indonesia memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memberikan perspektif berbeda dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, termasuk dalam isu perdamaian dan kerja sama internasional.

“Perempuan Indonesia memiliki ketangguhan dan kepekaan diplomasi yang luar biasa alami. Tantangan global hari ini menuntut kehadiran lebih banyak suara perempuan di meja perundingan internasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dengan perspektif yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Jihan.

Pembahasan mengenai posisi perempuan dalam diplomasi kemudian disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Denmark dan Lithuania, Siti Nugraha Mauludiah, M.A., melalui materi bertajuk “Peran Perempuan dalam Diplomasi Indonesia”.

Baca Juga:

Koalisi Serahkan Draf RUU Masyarakat Adat ke Baleg DPR, Ini Tuntutannya

Dalam pemaparannya, Siti menyoroti sejumlah kebijakan Kementerian Luar Negeri yang diarahkan untuk memperkuat kesetaraan gender. Salah satunya melalui Permenlu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, termasuk penerapan gender tagging dalam penganggaran.

Ia juga memaparkan adanya kebijakan pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kerja serta berbagai dukungan bagi pegawai perempuan. “Dukungan tersebut antara lain berupa pengaturan penempatan pasangan suami istri agar dapat bertugas berdekatan, penyediaan daycare, ruang laktasi hingga perjanjian working spouse,” papar Siti.

Data tahun 2025 yang disampaikan Siti menunjukkan bahwa perempuan mencapai 44 persen dari total pegawai Kementerian Luar Negeri. Keterwakilan perempuan juga terlihat pada sejumlah posisi pimpinan, dengan tiga perempuan menduduki posisi Eselon I dan 25 perempuan berada pada posisi Eselon II.

Baca Juga:

Karhutla Kalimantan Bukan Sekadar Asap, PB HMI: Negara Harus Hadir Lindungi Rakyat dan Masa Depan Ekonomi Daerah

Menurut Siti, keterlibatan perempuan Indonesia dalam diplomasi juga terlihat dalam berbagai forum internasional. Salah satunya pada Sidang Dewan HAM PBB ke-59, ketika Indonesia memimpin negosiasi resolusi mengenai pemberdayaan perempuan dan anak perempuan melalui olahraga.

“Program Women Mentorship and Career Pathways turut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan kapasitas dan jalur karier perempuan dalam diplomasi,” tuturnya.

Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Prof. Dr. Dra. Ani Widyani, M.A., membahas persoalan tersebut dari perspektif akademik melalui materi “Women Leadership and Feminist Foreign Policy”.

Baca Juga:

Nur Ghina Muslimah: APBN 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Pemuda dan Ekonomi Kreatif

Ani menyoroti perdebatan mengenai posisi gender dalam penyusunan kebijakan luar negeri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan atau gender balance, tetapi juga perlu menyentuh perubahan sistem melalui gender mainstreaming.

Dalam pemaparannya, Ani menjelaskan bahwa Feminist Foreign Policy tidak berhenti pada upaya menambah jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan.

“Pendekatan tersebut juga menuntut perubahan struktural, termasuk melihat kembali relasi kuasa dan sistem yang dapat menyebabkan ketimpangan,” ucap Ani.

Ia turut menekankan pentingnya ethics of care, dialog yang inklusif serta perlindungan terhadap kelompok marginal dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Ani juga membandingkan penerapan kebijakan luar negeri feminis di sejumlah negara, seperti Swedia, Kanada, Prancis dan Meksiko. Masing-masing negara memiliki strategi dalam menerjemahkan norma internasional ke dalam konteks kebijakan di dalam negeri.

Diskusi tersebut dipandu Dian Dewi Mirza sebagai moderator. Pembahasan tidak hanya mengulas tantangan yang dihadapi diplomat perempuan, tetapi juga membuka wawasan mengenai peluang karier dan peran perempuan dalam diplomasi internasional.

Dari webinar tersebut, regenerasi diplomat perempuan dinilai menjadi hal penting untuk terus diperkuat. Kehadiran perempuan di berbagai posisi strategis diharapkan dapat memperkaya perspektif Indonesia dalam menghadapi persoalan dan kepentingan di tingkat global.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong generasi muda, khususnya perempuan Indonesia, untuk lebih percaya diri memilih jalur diplomasi dan mengambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat internasional. (**)

Editor: Andrian