INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah untuk membahas kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara, Selasa (8/7/2025). Rakor berlangsung di Muara Teweh dengan menghadirkan Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalteng, Danrem, para kepala perangkat daerah, camat, hingga damang dari berbagai wilayah.
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa PSU tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi momentum memperkuat kualitas demokrasi di Barito Utara. Ia meminta koordinasi antara provinsi, kabupaten, KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri berjalan maksimal.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci. Kita ingin masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa rasa takut. Keamanan dan kerukunan harus diprioritaskan,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan ini, Gubernur juga memaparkan Program Prioritas “Kartu Huma Betang Sejahtera” yang akan mulai berjalan pada 2026. Program tersebut menyasar sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga bantuan sosial, terutama bagi masyarakat pedalaman. Ia mendorong seluruh daerah mendukung implementasi program nasional seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Di sisi lain, Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan komitmen kuat pemkab dalam mengawal PSU. Indra menegaskan bahwa PSU bukan hanya urusan penyelenggara pemilu, melainkan menjadi tolok ukur kedewasaan demokrasi masyarakat.
“PSU ini bukan sekadar kegiatan elektoral, tetapi ujian kedewasaan demokrasi di Barito Utara. Seluruh perangkat daerah siap bekerja mendukung TNI dan Polri menjaga stabilitas, sekaligus melayani masyarakat secara profesional dan netral,” tegas Indra.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kabupaten akan memastikan semua program prioritas provinsi berjalan efektif di Barito Utara, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi perhatian besar masyarakat.
“Tidak boleh ada warga yang tertinggal. Tugas kami memastikan manfaat pembangunan sampai ke tingkat paling bawah,” ujarnya.
Rakor ini juga digunakan untuk mengevaluasi kesiapan aparat menghadapi potensi kerawanan menjelang PSU. Berbagai strategi preventif dibahas, mulai dari peningkatan patroli, penguatan komunikasi, hingga pemetaan titik-titik rawan konflik.
Indra kemudian mengajak seluruh masyarakat menjaga suasana tetap damai.
“Perbedaan pilihan wajar, tetapi keamanan dan persaudaraan harus tetap menjadi prioritas. Barito Utara harus menjadi contoh bahwa demokrasi bisa berlangsung dengan tertib dan bermartabat,” tutupnya.
Rakor ditutup dengan pantun khas Gubernur sebagai simbol kebersamaan dalam membangun Kalimantan Tengah yang lebih maju dan sejahtera. (Shp/Maulana Kawit)