Pertahankan WTP Dinilai Lebih Sulit, DPRD Kalteng Tekankan Pengawasan
Intim News
30 Juni 2026 13:08
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Hal itu dinilai penting agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Provinsi Kalteng dapat terus dipertahankan.
Pipit menegaskan bahwa mempertahankan opini WTP bukan hal yang mudah. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh perangkat daerah.
“Mempertahankan predikat WTP jauh lebih berat daripada meraihnya,” ujarnya, Selasa, 30 Juni 2026.
Ia menyebut, keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur pemerintahan konsisten menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib dan sesuai ketentuan.
Menurut Pipit, DPRD memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan melalui fungsi pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan.
Ia mengatakan, Komisi I DPRD Kalteng akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah provinsi. Langkah ini bertujuan mencegah potensi temuan dalam pemeriksaan keuangan.
Pipit menambahkan, setiap potensi kekurangan dalam pengelolaan anggaran harus segera diperbaiki sejak dini. Hal itu penting agar tidak berkembang menjadi persoalan dalam audit keuangan.
Baca Juga:
Ia menilai opini WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Menurut dia, WTP harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, bukan sekadar pencapaian administratif tahunan.
Pipit juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas di seluruh organisasi perangkat daerah. Budaya kerja yang baik dinilai menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan.
Ia mendorong agar setiap aparatur pemerintah bekerja secara profesional dan mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Hal itu akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Pipit menilai transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus terjaga.
Ia berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP dapat sejalan dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran. Setiap program pembangunan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pipit menegaskan bahwa DPRD Kalteng akan terus mengawal proses tersebut. Pengawasan dilakukan agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran.
“Mari kita jaga bersama kepercayaan ini agar anggaran yang dikelola memberi manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menutup dengan harapan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat. Dengan kerja sama yang baik, kualitas tata kelola keuangan daerah di Kalteng diharapkan terus meningkat.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
