Perlu Arahan Kementerian dalam Penggunaan 1,16 Triliun DBH DR Kalteng
Andrian Rian
14 Februari 2022 16:05
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Suwanto hadir dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Rencana Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Luwansa Palangka Raya, Senin (14/2/2022). Dengan diikuti juga dari peserta di luar kota dengan metode hybrid.
Sri Suwanto menyebut bahwa FGD ini dilaksanakan karena DBH DR di Provinsi Kalteng maupun di Kabupaten/Kota pada saat ini masih ada 1,16 Triliun Rupiah sesuai data Tahun 2021 dan terbitnya PMK Nomor 216/PMK.07/2021 Tanggal 31 Desember 2021.
Disebutkan bahwa ada perluasan DBH DR, baik kehutanan maupun program strategis lainnya. Serta terobosan melalui skema transfer ke Kabupaten atau Kota berbasis Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan arahan strategis dari Kementerian terkait tentang penggunaan DBH DR dan mendapatkan informasi dari pengalaman mitra pembangunan dalam pendampingan pemanfaatan DBH DR,” kata Sri Suwanto dalam laporannya.
“Serta pengembangan mekanisme insentif untuk kinerja Pemerintahan Daerah dan bidang,” lanjutnya.
Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi pemangku kepentingan , termasuk mitra pembangunan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan peningkatan percepatan penggunaan DBH DR.
“Terakhir, mengeksplorasi gagasan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk mitra pembangunan agar program dan sumber daya yang ada dapat saling mendukung,” jelasnya.
Peserta FGD sendiri berasal dari SOPD Provinsi terkait yaitu Dinas Kehutanan, BKAD, Bappedalitbang, BPBK, Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum.
Selain itu, SOPD Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pengguna DBH DR yaitu Kabupaten Lokus kegiatan usaid segar.
Narasumber dalam kegiatan ini diantaranya dari Kementerian Keuangan yakni Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta Dirjen Bina keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Pusat Kebijakan Strategis.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
