Penegasan Batas Desa Teweh Selatan Dimatangkan
Intim News
27 Oktober 2025 16:23
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Bagian Pemerintahan Setda menggelar rapat pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian sub-segmen batas desa di wilayah Kecamatan Teweh Selatan. Agenda ini menjadi langkah lanjutan untuk menertibkan batas administrasi yang berbatasan langsung dengan desa dan kelurahan di Kecamatan Teweh Baru.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat C Setda Barito Utara pada Senin (27/10/2025) dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan persoalan tata batas wilayah.
Kegiatan dipimpin oleh JFT Surveior Pemetaan Bagian Pemerintahan Setda Barito Utara, Feri Edi Purwanto, yang hadir mewakili Kepala Bagian Pemerintahan. Ia didampingi perwakilan teknis dari berbagai instansi.
Hadir pula Kepala Kantor Pertanahan Barito Utara, Primanda Jayadi, Plt Camat Teweh Selatan Abdi Irawan, para kepala desa dari Kecamatan Teweh Selatan dan Teweh Baru, serta unsur Dinas PUPR Barito Utara.
Dalam paparannya, Feri menegaskan pentingnya pembahasan batas desa secara menyeluruh untuk mencegah tumpang tindih wilayah administrasi yang berpotensi menimbulkan sengketa.
Menurutnya, pemerintah daerah mendorong penyelesaian batas wilayah melalui pendekatan musyawarah dan mufakat, sehingga penetapan batas tetap memperhatikan data survei dan kesepakatan terdahulu.
“Penegasan dan penyelesaian batas desa sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih wilayah administrasi. Kami mendorong setiap pihak menyepakati batas yang jelas berdasarkan survei dan berita acara terdahulu,” ujar Feri.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Barito Utara, Primanda Jayadi, menegaskan kesiapan lembaganya untuk menyediakan data valid terkait peta dan hasil pengukuran lapangan.
“Kami berperan memastikan batas wilayah sesuai dengan peta dasar dan hasil pengukuran. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum dan teknis yang jelas, dan kami siap mendukung penuh proses ini,” kata Primanda.
Di sisi lain, Plt Camat Teweh Selatan, Abdi Irawan, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan rapat tersebut. Ia menilai forum itu krusial dalam menciptakan kejelasan batas administrasi antara desa dan kelurahan.
Abdi mengungkapkan bahwa beberapa batas wilayah sebenarnya telah disepakati sejak 2022, termasuk batas Kelurahan Jambu–Desa Trinsing dan Trinsing–Desa Hajak, namun perlu diperkuat kembali secara formal.
“Kami berharap melalui rapat ini tercapai kesepakatan batas yang lebih jelas. Beberapa batas memang sudah disepakati, hanya saja perlu diperkuat dan diperbarui melalui forum teknis seperti ini,” ujar Abdi.
Kepala Desa Bukit Sawit, Paning Ragen, turut menyampaikan perkembangan penyelesaian batas di wilayahnya. Menurutnya, sebagian besar batas yang bersinggungan dengan Bukit Sawit telah memiliki berita acara yang sah.
Ia menyebut batas dengan Desa Tawan Jaya, Pandran Permai, Trinsing, Pandran Raya, dan Butoing telah dinyatakan tuntas. Hanya batas dengan Desa Hajak yang belum final dan masih menunggu kesepakatan bersama.
“Kami berharap melalui rapat ini bisa ditemukan kesepakatan yang mengikat untuk batas dengan Desa Hajak, karena desa lain sudah clear semuanya,” kata Paning Ragen.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh segmen batas desa secara bertahap. Penyelesaian batas ini diharapkan menjadi dasar penting bagi tertib administrasi pemerintahan.
Selain itu, penegasan batas wilayah dinilai akan memperkuat landasan pembangunan desa, memudahkan perencanaan, dan mencegah potensi perselisihan antarwilayah di kemudian hari.
Melalui tindak lanjut hasil survei lapangan dan forum pembahasan teknis seperti ini, Pemkab Barito Utara berharap tercipta batas desa yang jelas, sah, dan dapat diterima seluruh pemangku kepentingan secara permanen.
(SHP/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
