INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang kian nyata. Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng, Sunarti, saat membuka kegiatan Kick-Off Meeting dan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, Senin (28/7/2025), di Hotel M Bahalap, Palangka Raya.
Dalam sambutannya yang mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Sunarti menekankan bahwa Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam serta ekosistem tropis yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup nasional dan global.
“Kalteng memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan iklim dunia. Namun, kami tidak luput dari dampak serius perubahan iklim,” ujar Sunarti.
Ia menyebut, data menunjukkan terjadi peningkatan suhu rata-rata tahunan di Kalteng secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan.
Menurutnya, perubahan pola curah hujan menyebabkan ketidakpastian dalam ketersediaan air. Hal ini turut meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, hingga kekeringan yang makin sulit diprediksi.
“Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir terjadi setiap tahun adalah bukti nyata dari dampak perubahan iklim yang harus dihadapi bersama,” ungkap Sunarti.
Selain itu, ekosistem hutan tropis di Kalimantan Tengah yang selama ini menjadi penyangga karbon dan habitat keanekaragaman hayati kini menghadapi tekanan luar biasa. Deforestasi dan konversi lahan pertanian memperburuk kondisi lingkungan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
Sunarti menambahkan, sektor pertanian dan ketahanan pangan menjadi sangat rentan terhadap iklim ekstrem. Ia menilai bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
“Ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim sangat bergantung pada kesiapan semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil,” ucapnya.
Ia menyebut bahwa penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (RAAPI) bukan hanya menjadi langkah strategis, tetapi juga merupakan amanat regulasi dari pemerintah pusat.
Sunarti mengapresiasi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan ini. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan adaptif dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim.
“Isu iklim bukan lagi semata-mata persoalan lingkungan. Ini juga menyangkut dimensi pembangunan sosial, ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi,” tuturnya.
Ia berharap Rencana Aksi yang disusun dapat menjadi panduan utama dalam merancang pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah, yang inklusif dan berbasis sains serta kearifan lokal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputy Resident Representative & Senior Program Coordinator Hanns Seidel Foundation Indonesia, Nila Puspita; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalteng, Joni Harta; serta perwakilan dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nuraeni Tahir.
(Redha/Maulana Kawit)