Pemprov Kalteng Tekankan Sinkronisasi dalam Musrenbang Kotim
Intim News
26 Maret 2026 15:26
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2027. Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, Kamis, 26 Maret 2026.
Dalam arahannya, Leonard terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada peserta forum. Ia berharap momentum tersebut dapat memperkuat semangat kebersamaan dalam pembangunan daerah.
Menurut Leonard, penyusunan RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menuntut adanya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam setiap tahapan perencanaan.
Ia menekankan, sinkronisasi diperlukan agar arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan nasional, mulai dari RPJPD, RPJMN, hingga RKP dan APBN.
Selain itu, dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD juga harus diselaraskan agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan terukur.
Leonard menyebut Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyempurnakan rancangan RKPD. Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat mempertajam prioritas pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Tema pembangunan nasional 2027, kata dia, berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema tersebut kemudian diterjemahkan di tingkat provinsi menjadi peningkatan aktivitas ekonomi daerah dan tata kelola pemerintahan.
Ia menjelaskan, fokus pembangunan diarahkan pada tiga sektor utama, yakni produktivitas, investasi, dan industri.
Pada sektor produktivitas, pemerintah menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya beli masyarakat, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Sementara pada sektor investasi, perhatian diarahkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas ekonomi, serta inovasi pembiayaan pembangunan.
Adapun di sektor industri, pemerintah mendorong penguatan industri daerah, hilirisasi sumber daya alam, serta upaya mencapai kemandirian pangan, energi, dan air.
Leonard juga memaparkan target makro pembangunan Kalimantan Tengah pada 2027, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, tingkat kemiskinan 4,5 persen, dan pengangguran terbuka 3,79 persen.
Selain itu, rasio gini ditargetkan berada di angka 0,281 serta indeks modal manusia sebesar 0,565.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah provinsi telah menyusun proyeksi kinerja bagi seluruh kabupaten dan kota dengan tiga skenario, yakni optimistis, moderat, dan pesimistis.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan skenario tersebut agar tercipta sinergi yang kuat.
Leonard juga mengingatkan pentingnya penyesuaian prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, serta tetap berpedoman pada RPJMD masing-masing daerah.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khususnya terkait komposisi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaporan melalui sistem pemantauan pembangunan nasional.
Menurut Leonard, pemerintah daerah harus peka terhadap kondisi sosial masyarakat serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
Di akhir arahannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan.
“Tujuan pembangunan tetap sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang perlu disesuaikan adalah strategi untuk mencapainya,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah Kotawaringin Timur, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta perwakilan instansi vertikal dan tokoh masyarakat.
(Redha/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
