Pemprov Kalteng Tekankan Perencanaan Pembangunan Realistis
Intim News
2 Maret 2026 14:57
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus dilakukan secara rasional dan adaptif, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan nasional di tengah dinamika global dan keterbatasan fiskal.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menyampaikan hal itu saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD 2027 dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2026 di Aula Bapperida, Palangka Raya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Leonard, situasi ekonomi yang berubah cepat menuntut perencanaan pembangunan yang realistis dan terukur. Ia mengingatkan agar target yang ditetapkan tidak terlalu ambisius serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Perencanaan harus rasional, tidak berlebihan, dan tetap memperhitungkan kondisi transfer ke daerah serta kapasitas fiskal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, RKPD 2027 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun perlu dilengkapi dengan langkah mitigasi risiko terhadap kemungkinan perubahan kebijakan.
Leonard menilai penyesuaian kebijakan merupakan hal yang tidak terhindarkan, mengingat adanya perbedaan antara proyeksi dalam dokumen perencanaan dengan realisasi anggaran pada tahun berjalan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya harmonisasi dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) guna menjaga kualitas dan keseragaman layanan publik.
Sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi perhatian utama. Leonard mengatakan, keselarasan perlu dibangun sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi.
Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 sebagai dasar dalam pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
Sementara itu, fokus RKPD Kalimantan Tengah 2027 diarahkan pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Leonard menjelaskan, prioritas pembangunan daerah dibagi menjadi tiga. Pertama, mendukung agenda nasional; kedua, mendukung visi dan misi kepala daerah; dan ketiga, menjalankan urusan pemerintahan sesuai kewenangan.
Berdasarkan capaian makro 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tercatat 4,8 persen, tingkat kemiskinan 4,95 persen, Indeks Pembangunan Manusia 74,86, dan tingkat pengangguran terbuka 3,44 persen.
Adapun dalam rancangan RKPD 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, tingkat kemiskinan 4,5 persen, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 78, serta pengangguran terbuka 3,3 persen.
Leonard menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi awal yang dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi ke depan.
Ia juga mengungkapkan bahwa proses validasi usulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih berlangsung, dengan lebih dari seribu usulan aspirasi dan ratusan pokok pikiran yang telah diverifikasi.
Di akhir sambutannya, Leonard mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan guna menyempurnakan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah.
Forum tersebut dihadiri oleh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta perwakilan Bapperida dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
(Redha/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
