Pemprov Kalteng Tegaskan LPPD Bukan Sekadar Formalitas
Ahmad Suhairi
19 Juni 2025 13:01
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai cerminan kinerja dan pelayanan publik di tingkat daerah. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 yang digelar di Aula Inspektorat Provinsi Kalteng, Kamis, 19 Juni 2025.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, hadir mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung dan membuka acara secara resmi. Dalam sambutan tertulis yang dibacakannya, Leonard menyoroti pentingnya akurasi dan tanggung jawab dalam penyusunan LPPD.
“LPPD bukan sekadar laporan administratif, tetapi cerminan kualitas pelayanan dan kinerja daerah,” tegas Sekda dalam sambutannya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang telah menyampaikan LPPD Tahun 2024 tepat waktu melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD). Namun ia mengingatkan bahwa penyusunan laporan tidak boleh hanya menjadi rutinitas.
“Kita harus tinggalkan kebiasaan lama seperti mengumpulkan data menjelang batas waktu, apalagi hanya copy paste dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
LPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, isi laporan harus mencerminkan realitas dan capaian faktual di lapangan.
Menurut Leo, penyusunan yang tergesa-gesa dan tidak berbasis data akan berdampak pada kualitas kebijakan dan pelayanan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyiapkan laporan yang komprehensif.
“Saya harap perangkat daerah saling bersinergi. Jangan bekerja sendiri-sendiri, karena data yang disusun adalah representasi seluruh elemen pemerintahan,” imbuhnya.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah konsolidasi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi mengenai penyusunan LPPD yang berkualitas.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalteng berharap dapat membentuk budaya pelaporan yang akuntabel dan mampu menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang lebih baik.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
