Pemprov Kalteng Matangkan Ranwal RKPD 2027, Ini Delapan Prioritas Pembangunan
Ahmad Suhairi
20 Januari 2026 14:07
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai mematangkan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Dokumen ini menjadi dasar penting dalam menentukan arah pembangunan provinsi maupun kabupaten dan kota ke depan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, mengatakan Ranwal RKPD memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah dengan penganggaran tahunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Leo saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Ranwal RKPD Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun 2027 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Senin 19 Januari 2026.
Menurutnya, Ranwal RKPD menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing. Dokumen ini juga menjadi pijakan awal sebelum program pembangunan diterjemahkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ranwal RKPD ini menjadi jembatan antara RPJMD dengan penganggaran tahunan melalui APBD, sekaligus pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja,” ujarnya.
Leonard yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng itu menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait arah pembangunan daerah tahun 2027.
Dalam Ranwal RKPD telah dirumuskan berbagai hal penting, mulai dari tema pembangunan, tahapan perencanaan, kamus usulan, hingga prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dijalankan.
Ranwal RKPD 2027 sendiri disusun berdasarkan tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng 2025-2029, yakni peningkatan aktivitas ekonomi daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan tema tersebut, Pemprov Kalteng menetapkan delapan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus bersama.
Beberapa prioritas itu antara lain pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, revitalisasi jalur lintas kota, serta pengembangan wilayah khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya sebagai upaya meneguhkan Kalteng sebagai provinsi yang menjunjung nilai Belom Bahadat.
Prioritas lainnya mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penguatan harmoni sosial, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Leo menegaskan, delapan prioritas tersebut bukan hanya program pemerintah provinsi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama karena berkaitan langsung dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.
Untuk mendukung perencanaan yang lebih terarah, Pemprov Kalteng juga telah menyiapkan 80 kamus usulan yang akan menjadi acuan dalam penyerapan aspirasi masyarakat, pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta usulan dari pemerintah kabupaten dan kota.
Selain itu, pemerintah telah menerbitkan surat edaran dan instruksi teknis sebagai pedoman pelaksanaan forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah agar perencanaan berjalan lebih rapi dan terkoordinasi.
Leo berharap forum sosialisasi ini dapat menghasilkan masukan yang membangun sebelum Ranwal RKPD masuk ke tahapan perencanaan berikutnya.
“Kabupaten dan kota diharapkan bisa menyesuaikan tahapan perencanaan agar lebih sejalan. Mari manfaatkan forum ini untuk berdiskusi dan berkolaborasi demi Kalimantan Tengah yang lebih maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
