INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui penyelarasan program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kalteng, Herson B. Aden, mewakili pemerintah provinsi membuka Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses serta Koordinasi Akhir GTRA di Aula Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalteng, Selasa, 30 September 2025.
Acara tersebut diikuti oleh perwakilan kabupaten secara daring, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan koordinasi antar daerah.
“Pelaksanaan GTRA bertujuan mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan sebagai payung penopang Program Reforma Agraria agar mampu mendorong percepatan pencapaian target nasional, baik terkait penataan aset maupun penataan akses,” kata Herson.
Rapat mengusung tema “Percepatan Reforma Agraria Melalui Penyelarasan Program Gugus Tugas Reforma Agraria dan Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berpihak pada Masyarakat di Provinsi Kalteng.”
Herson menekankan, pertemuan ini diharapkan mampu mengidentifikasi dan merumuskan solusi atas kendala serta akar permasalahan dalam pelaksanaan GTRA.
“Rapat ini bertujuan meningkatkan dan mempertajam program-program GTRA di Kalimantan Tengah agar lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, partisipasi aktif peserta rapat sangat penting dalam merumuskan kebijakan program GTRA tahun mendatang, baik terkait penataan aset maupun akses masyarakat.
“Semoga kegiatan ini menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang efektif serta terciptanya komitmen antar OPD untuk sinergi yang nyata,” kata Herson.
Selain itu, rapat menjadi momentum evaluasi capaian GTRA dan perencanaan program lanjutan agar reforma agraria berjalan lebih tepat sasaran.
Kepala Kantor Wilayah BPN Kalteng, Fitriyani Hasibuan, menekankan pentingnya kesinambungan kerja sama lintas sektor dalam menjalankan reforma agraria.
“Dengan adanya gugus tugas ini, kita bisa terus bersinergi dan memastikan program berjalan secara konsisten di seluruh kabupaten/kota,” ujar Fitriyani.
Rapat ini juga membahas upaya integrasi data aset, pemetaan lahan, dan pemantauan implementasi kebijakan reforma agraria secara digital.
Herson berharap, penyelarasan GTRA dengan pemerintah daerah dapat mempercepat distribusi lahan produktif kepada masyarakat serta meningkatkan ketahanan pangan di Kalteng.
“Kami optimistis, melalui kolaborasi ini, reforma agraria di Kalteng tidak hanya menjadi program administratif, tetapi juga memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Redha | Editor: Andrian