INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA –Munculnya Koperasi Merah Putih, program gagasan Presiden RI Prabowo Subianto, mulai menimbulkan perubahan pola pengembangan ekonomi desa di Kalimantan Tengah (Kalteng). Program ini mendapat sambutan luas dari para pengurus desa, namun sekaligus memunculkan dinamika baru bagi keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Antusiasme yang tinggi dari para perangkat desa untuk terlibat dalam Koperasi Merah Putih disebut berdampak langsung terhadap aktivitas sejumlah BUMDes. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah yang kini memfokuskan strategi agar kedua entitas usaha desa tidak saling menjatuhkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalteng, H. Aryawan, menegaskan bahwa partisipasi pengurus desa dalam koperasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam sudut pandang Pemprov Kalteng, tantangan utamanya bukan pada hadirnya koperasi baru, melainkan pada bagaimana menjaga sinergi sehingga BUMDes tetap berkembang dan masyarakat desa memperoleh manfaat ekonomi yang merata.
“Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga sinergi antara BUMDes dan koperasi agar keduanya dapat tumbuh seimbang dan saling menguatkan.”
Data DPMD tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 1.432 desa yang tersebar di Kalteng, tercatat 1.137 BUMDes telah berdiri. Namun hanya sekitar 70 persen di antaranya yang dinilai aktif, dan angka tersebut masih jauh di bawah target pemerintah daerah.
Penurunan performa sejumlah BUMDes tidak hanya dipicu oleh kapasitas manajerial yang lemah, tetapi juga oleh hadirnya entitas usaha baru yang tidak terhubung langsung dengan sistem ekonomi desa.
“Koperasi Merah Putih ini bukan bagian dari BUMDes. Jadi begini, kalau BUMDes itu dikelola oleh aparat pemerintah dan pembina desa. Tapi kalau Koperasi Merah Putih ini dikelola oleh masyarakat,” jelasnya.
Walau begitu, Aryawan berpandangan bahwa kedua lembaga ekonomi ini tetap memiliki peluang besar untuk bersinergi, bukan saling menggerus. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang saling memperkuat.
“Ya, harapan kita dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, BUMDes di Kalteng yang bisa dikatakan belum terlalu maksimal nantinya bisa bekerja sama agar lebih aktif,” tegasnya.
Sebagai respons, Dinas PMD Kalteng mempercepat pelatihan dan penguatan kompetensi para pengurus BUMDes agar mampu mengelola unit usaha desa secara profesional dan kompetitif di tengah masuknya koperasi tersebut.
Pelatihan ditujukan untuk memastikan pengurus memahami tata kelola usaha, perencanaan bisnis, dan pengelolaan risiko sehingga BUMDes tetap memiliki daya dorong dalam meningkatkan ekonomi wilayah.
Aryawan menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pondasi utama untuk membangun ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan.
“Saya kemarin baru saja membuka pelatihan untuk para pengurus BUMDes di Kalteng, karena merekalah yang menjadi pelaksana BUMDes di masing-masing desa,” ujarnya.
Editor: Andrian