Pemkab Barut Paparkan KUA–PPAS 2026 Senilai Rp2,98 T
Maulana Kawit
21 Juli 2025 19:24
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi memaparkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (21/7/2025).
Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa penyusunan KUA dan PPAS merupakan langkah awal yang krusial dalam perencanaan APBD, menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah dengan kapasitas keuangan yang tersedia.
“Dokumen ini akan menjadi dasar pengalokasian anggaran untuk program-program prioritas di berbagai sektor pembangunan, selaras dengan RKPD Kabupaten Barito Utara 2026 serta arah kebijakan nasional,” ujar Indra Gunawan.
Ia menjelaskan, penyusunan anggaran tahun depan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara terintegrasi.
Tema pembangunan Kabupaten Barito Utara pada 2026 akan mengikuti Rencana Kerja Pemerintah Nasional, yakni percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, dan reformasi birokrasi.
Rancangan pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,98 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp140 miliar dan pendapatan transfer dari pusat dan provinsi Rp2,84 triliun.
Belanja daerah juga dirancang seimbang, yakni Rp2,98 triliun, mencakup belanja operasi, modal, tak terduga, dan transfer, dengan pembiayaan tambahan dari SILPA earmark sebesar Rp135 miliar.
Pj Bupati berharap proses pembahasan KUA dan PPAS dapat berjalan efektif dan tepat waktu, sehingga APBD 2026 bisa segera ditetapkan dan mendukung program pembangunan yang telah direncanakan.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya, yang turut memberikan masukan terhadap dokumen anggaran. (Shp/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
