Pemkab Barito Utara Percepat Ganti Rugi Tanah Bendungan Jamut
Intim News
8 Oktober 2025 07:33
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Dalam rangka mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Desa Jamut, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara hadir aktif dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Biaya Ganti Kerugian yang digelar oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Barito Utara.
Rapat yang berlangsung di aula Dinas Perkimtan ini menghadirkan jajaran lintas sektor, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Inspektur Kabupaten, Plt Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD, Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kepala Bagian Hukum Setda, serta Kepala Bidang teknis terkait, Kepala Desa Jamut, dan Camat Teweh Tengah.
Kegiatan ini memfokuskan pembahasan pada tahapan legalitas dan administratif terkait pengadaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan bendungan, termasuk validasi alas hak, penentuan batas tanah, dan mekanisme pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat terdampak.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara melalui Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Putir Desy Santhy, S.ST, menyampaikan peran penting kantor pertanahan dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara, Primanda Jayadi, menegaskan komitmen pihaknya untuk menyukseskan proyek strategis ini dengan memastikan kejelasan status tanah dan hak masyarakat yang terdampak.
“Kami memastikan bahwa seluruh pemilik tanah yang terdampak telah terverifikasi dan berhak menerima ganti kerugian. Validasi alas hak dan batas tanah menjadi prioritas agar pembayaran ganti rugi dapat dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel,” ujar Primanda Jayadi, Rabu, 8 Oktober 2025 di Muara Teweh.
Lebih lanjut, Primanda menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, termasuk pemerintah daerah, aparat hukum, dan desa setempat, untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah potensi sengketa lahan di masa mendatang.
“Kerja sama antarinstansi menjadi fondasi utama agar pembangunan bendungan ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” tambahnya.
Rapat tersebut juga membahas tahapan administrasi yang harus dilalui, mulai dari pengumpulan data pemilik tanah, verifikasi dokumen, hingga penetapan besaran ganti rugi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain itu, peserta rapat menekankan perlunya sosialisasi yang intens kepada masyarakat terdampak agar proses pengadaan tanah dipahami secara menyeluruh, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Plt Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Barito Utara menyatakan bahwa percepatan administrasi ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Camat Teweh Tengah dan Kepala Desa Jamut menyambut baik langkah pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan yang transparan dalam proses ganti rugi, sehingga masyarakat merasa dihargai dan haknya terlindungi.
Proyek Bendungan Desa Jamut diproyeksikan tidak hanya untuk penyediaan air baku, tetapi juga mendukung irigasi pertanian, pengendalian banjir, dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat sekitar.
Dengan adanya kepastian hukum dan percepatan proses ganti rugi, pelaksanaan pembangunan bendungan diharapkan dapat segera dimulai tanpa hambatan, serta memberi manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi warga Barito Utara.
Kepala Kantor Pertanahan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan tanah akan terus dipantau secara berkala, untuk memastikan proyek bendungan berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
SPH / Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
