Pemkab Barito Utara Dorong Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah
Intim News
3 November 2025 16:03
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Sekretaris Daerah Drs. Muhlis saat membuka Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Perangkat Daerah dan PPID Pelaksana.
Kegiatan itu digelar di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Senin (3/11).
Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Barito Utara bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Katriana dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Provinsi Kalteng Erwindy, S.STP., M.Si.
Selain itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kepala perangkat daerah, camat se-Barito Utara, serta insan media turut mengikuti kegiatan.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, Bupati menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.
Menurut Bupati, keterbukaan informasi menjadi kunci pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat.
“Melalui sosialisasi ini, saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersinergi dan berkomitmen membangun budaya keterbukaan informasi,” kata Sekda Muhlis membacakan sambutan Bupati.
Ia menekankan keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari pelayanan publik yang prima di setiap perangkat daerah.
Bupati juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya sebatas pemenuhan regulasi perundang-undangan.
“Keterbukaan informasi publik adalah wujud nyata akuntabilitas dan sarana memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Muhlis menyoroti capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Barito Utara yang masih berada pada kategori belum informatif.
Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas pengelolaan dan publikasi informasi secara konsisten.
Upaya peningkatan IKIP, menurut Sekda, bukan semata mengejar penilaian, tetapi membangun budaya transparansi yang berkelanjutan.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan mendorong perangkat daerah lebih proaktif dalam pelayanan informasi publik serta mempercepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.
(Shp/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
