INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi perhatian serius DPRD Kobar. Melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama PLN UP3 Pangkalan Bun, DPRD meminta adanya kepastian terkait langkah penanganan agar dampak terhadap masyarakat tidak semakin meluas.
Ketua Komisi C DPRD Kobar, H. Arif Asrofi, mengatakan rapat tersebut digelar untuk memperoleh penjelasan langsung dari PLN mengenai penyebab pemadaman bergilir yang belakangan memicu keresahan masyarakat, Selasa (7/7/2026).
“Pemadaman yang terjadi bukan hanya dialami Kobar, melainkan merupakan bagian dari sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kendawangan, Kalimantan Barat. Karena itu, gangguan yang terjadi di salah satu titik akan berdampak ke sejumlah daerah,” tuturnya.
Arif menjelaskan, DPRD menerima penjelasan bahwa PLN saat ini tengah melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada beberapa unit pembangkit serta jaringan utama yang menjadi penyuplai listrik di Kalimantan.
Salah satu penyebab utama berkurangnya pasokan listrik berasal dari terganggunya operasional PLTG di Muara Teweh yang memiliki kapasitas sekitar 50 megawatt. Gangguan pada pembangkit tersebut mengurangi pasokan daya ke sistem interkoneksi sehingga memaksa PLN menerapkan pemadaman bergilir.
Menurut Arif, kondisi tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas masyarakat. “Selain mengganggu pelayanan dan kegiatan sehari-hari, pemadaman juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM dan usaha kecil yang sangat bergantung pada pasokan listrik,” jelasnya.
Karena itu, DPRD Kobar meminta PLN memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait penyebab maupun jadwal pemadaman yang berlangsung.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga mempertanyakan apakah pemadaman bergilir akan terus berlangsung hingga seluruh pekerjaan pemeliharaan selesai pada akhir September 2026.
Menjawab pertanyaan itu, PLN menjelaskan bahwa target penyelesaian pemeliharaan memang diperkirakan rampung pada akhir September. Namun, bukan berarti masyarakat harus mengalami pemadaman dengan kondisi yang sama hingga waktu tersebut.
PLN, lanjut Arif, menyampaikan bahwa selama proses perbaikan berlangsung, berbagai sumber daya cadangan terus dioptimalkan. Dengan begitu, diharapkan mulai Juli hingga Agustus akan ada peningkatan pasokan listrik sehingga durasi maupun cakupan wilayah pemadaman dapat dikurangi secara bertahap.
“Harapannya, kalau sekarang pemadaman bisa mencapai lima jam, nanti secara bertahap dapat berkurang menjadi sekitar dua jam. Begitu juga wilayah yang terdampak diharapkan semakin dipersempit,” ujar Arif.
Meski demikian, Arif menegaskan DPRD Kobar akan terus mengawal perkembangan tersebut. Ia berharap PLN segera menunjukkan progres nyata agar masyarakat tidak terus dibebani pemadaman berkepanjangan dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat kembali berjalan normal.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian